Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Sampang karena Perbedaan Pendapatan

Kompas.com - 31/12/2011, 15:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Syura Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Jalaluddin Rakhmat mengatakan, konflik yang terjadi antara Sunni-Syiah di Sampang, Madura, bukan karena perbedaan pendapat, melainkan karena perbedaan pendapatan yang dipicu oleh konflik internal keluarga antara Raisul Hukama (Rais) dan adiknya, Tajul Muluk.

Pria yang akrab disapa Kang Jalal itu menjelaskan, Rais dan Tajul awalnya sama-sama menjadi pengurus IJABI. Namun, karena ada persoalan internal di antara keduanya, akhirnya pada 2009 Rais memutuskan untuk keluar dari IJABI dan bergabung bersama kelompok yang "berlawanan".

Kang Jalal mengungkapkan, konflik internal antara Rais dan Tajul berimbas pada perbedaan pendapatan di antara keduanya. Dia menduga, Rais akan mendapatkan keuntungan jika adiknya kemudian diisolasi ataupun direlokasi ke tempat lain. Hal ini mengingat, kakak beradik ini sama-sama memimpin sebuah pesantren di wilayah tersebut.

"Konflik di Sampang hanya karena masalah internal keluarga. Tapi kemudian Rais membawa-bawa semuanya," kata Kang Jalal, dalam jumpa pers yang digelar di kantor PP IJABI, Kemang, Jakarta, Sabtu (31/12/2011).

Untuk itu, dia mengimbau agar para ulama jangan mengatakan jika konflik di Sampang terjadi karena perbedaan pendapat. Menurut Kang Jalal, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat, termasuk dengan perbedaan agama.

"Bangsa ini sudah damai sejak dahulu. Kita ini (Sunni-Syiah) rukun, konflik terjadi karena ada perbedaan pendapatan. Saya tidak enak mengatakannya, tapi ini karena 'matre'," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com