AS Pulang dengan Cibiran

Kairo, Kompas - Opini umum dan media Arab, Jumat (16/12), mencibir penarikan pasukan AS dari Irak. Media Arab pesimistis melihat masa depan Irak dan menyalahkan AS atas situasi karut-marut dan pertumpahan darah yang tak pernah berakhir di Irak selama sembilan tahun terakhir ini. Musthafa Abd Rahman

Harian Al Quds al Arabi menyebut, pasukan AS secara resmi mengakhiri keberadaan di Irak di tengah kebohongan dan upaya pemutarbalikan opini umum secara konstan. Kebohongan besar AS adalah karena kekacauan belum berakhir di Irak. Ledakan ranjau dan bom mobil di seantero Irak terus berlanjut.

Hari Kamis (15/12), akhir keberadaan AS di Irak ditandai dengan penurunan bendera AS, dihadiri Menteri Pertahanan AS Leon Panetta.

Harian Al Khalej di Uni Emirat Arab mengatakan, AS merayakan akhir invasi di Irak untuk menutupi tragedi kemanusiaan. Invasi dan pendudukan AS telah membawa korban tewas sebanyak 103.775 orang. Selain itu, juga terdapat korban tewas 464 ilmuwan dan akademisi Irak, 174 wartawan, dan 4.485 anggota pasukan AS.

Harian Asharq al Awsat menyebut, AS gagal membangun demokrasi hakiki di Irak karena demokrasi yang diterapkan di Irak selama ini adalah semu.

Harian Al Quds al Arabi menuduh Presiden AS Barack Obama seperti pendahulunya, Presiden George W Bush, yang turut berandil melakukan kebohongan. Obama dalam pidatonya di North Carolina, Rabu (14/12), mengatakan, perang Irak adalah simbol keberhasilan AS dalam kurun sembilan tahun. Obama menambahkan, pasukan AS meninggalkan Irak dengan kepala di atas karena membangun Irak yang stabil dan kuat.

Ini bertolak belakang dengan fakta di lapangan. AS justru meninggalkan praktik korupsi yang merajalela. Penduduk negeri itu belum mengenyam pendidikan, pengadaan listrik, dan air yang memadai. Irak semakin terjerumus dalam pertikaian sektarian, Al Qaeda yang menguat, dan hengkangnya kelas menengah Irak ke luar negeri.

Obama juga berbohong ketika mengatakan Irak telah mengadopsi budaya dan sistem demokrasi model AS. Realitanya, Irak dipimpin satu diktator ke diktator lain.

Tidak murni hengkang

Blok-blok politik di Irak selama ini gagal total mengatasi perbedaan pendapat. Permusuhan antara Perdana Menteri Nouri al-Maliki dan mantan PM Iyad Alawi sangat sengit.

AS berbohong dengan mengatakan telah mengakhiri keberadaan di Irak. AS masih mempertahankan empat pangkalan militer di Irak secara permanen. AS dan Irak mencapai kesepakatan bahwa pasukan AS di kawasan Teluk bisa setiap saat melakukan intervensi jika ada peristiwa membahayakan di Irak.

Menurut analis politik Ghassan al-Atiyah, misi pasukan AS di Irak tidak pernah jelas. ”Jika misi AS adalah untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein, hal itu sudah tercapai dalam dua pekan saja. Jika misinya melindungi Irak dari ancaman asing, maka tidak ada negara tetangga yang menjadi ancaman Irak selama ini. Bila misi pasukan AS membangun demokrasi, misi itu gagal karena Irak terjerumus perang sektarian,” katanya.

Krisis Irak justru dimulai pasca-penarikan pasukan AS karena identitas diri berbau sektarian pada warga Irak saat ini lebih kuat dibanding identitas berwarna nasionalis. Elite politik Irak yang naik ke tampuk kekuasaan lewat invasi AS justru korup.

Rakyat Irak di bawah Saddam justru bersatu melawan pemerintahan Saddam. Pemerintahan baru Irak pasca-Saddam justru memecah belah rakyat Irak dengan mengembuskan sentimen sektarian.

Irak sebelum invasi AS memang diperintah rezim diktator yang dibenci semua pihak. Namun, Irak saat itu menjelma menjadi kekuatan regional yang disegani musuh-musuhnya. Akan tetapi, Irak sekarang adalah negeri yang sangat lemah dan terpecah, serta menjadi sasaran rebutan pengaruh negara-negara lain, seperti AS, Iran, Turki, dan Arab Saudi.

Tingkat kesejahteraan penduduk Irak juga masih jauh dari memadai walau negara itu memiliki cadangan minyak hingga 190 miliar barrel.