Thaksin Bukan Lagi Ancaman Thailand

Kompas.com - 16/12/2011, 18:51 WIB
|
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com - Pemerintah Thailand, kini, tak menganggap mantan perdana menteri (PM) Thaksin Shinawatra sebagai ancaman. Meski, sejatinya, Thaksin bakal berhadapan dengan hukum di Negeri Gajah Putih itu.

Berangkat dari kebijakan itulah, Thailand akhirnya mengeluarkan kembali paspor untuk Thaksin. Dengan begitu, ada kemungkinan, Thaksin bisa kembali ke negaranya dari pengasingan selama ini di Dubai, Uni Emirat Arab.

Sebenarnya, paspor Thaksin sudah keluar pada Oktober lalu. Tapi, sebagaimana warta AP dan AFP pada Jumat (16/12/2011), tidak ada informasi Thaksin menggunakan atau tidak paspor tersebut selama di pengasingan.

Pemerintahan sebelumnya mencabut paspor Thaksin setelah ia dituduh memicu demonstrasi para pendukungnya. Thaksin digulingkan oleh tentara pada 2006 dan tinggal di Dubai untuk menghindari hukuman penjara dua tahun karena korupsi. Ia mengatakan dakwaan terhadapnya bermotif politik.

"Paspor ini tidak ada hubungannya dengan ekstradisi atau terkait dengan status apakah ia bersalah atau tidak, namun menunjukkan kewarganegaraan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thani Thongphakdi.

"Tidak ada satu pihak pun dalam pemerintahan termasuk polisi, badan kehakiman, dan kementerian dalam negeri yang menentang dikeluarkannya kembali paspor Thaksin," tambahnya.

Yingluck

Adik Thaksin, Yingluck Shinawatra memenangi pemilu dengan suara mutlak tahun ini menyusul demonstrasi besar pada 2010 oleh pendukung Thaksin.

Menteri Luar Negeri Surapong Tovichakchaikul mengatakan dua minggu lalu bahwa Thailand akan segera memberikan paspor kepada Thaksin.

Thani mengatakan Surapong tidak menyadari saat itu bahwa dokumen perjalanan telah diberikan kepada Thaksin.

Pengumuman ini akan semakin menimbulkan ketegangan dengan penentang Thaksin karena sebelumnya sejumlah laporan menyebutkan ia akan meminta maaf kepada raja.

Pemberian maaf raja akan memungkinkan mantan perdana menteri itu kembali ke Thailand tanpa harus menjalani hukuman penjara. Namun, pemerintah menyanggah laporan itu.

 
 
 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.