DENPASAR, KOMPAS.com - Bank Indonesia wilayah Denpasar mengurus desa wisata di Bali? Memangnya bisa? "Siapa bilang tidak bisa? Kami ini memang lembaga non-profit, tetapi juga tetap punya anggaran CSR meski tak besar. Karenanya, kami berkreasi demi pembangunan Bali karena kami peduli. Dan kami memilih pariwisata yang kerakyatan," kata Pemimpin Bank Indonesia wilayah Denpasar Jeffery Kairupan.
Hanya saja, lanjutnya, BI tak ingin sendiri memajukan pariwisata Pulau Dewata. Maka, Jeffery pun menggandeng Bali Hotel Associate (BHA).
Terpilihlah, sebanyak tujuh desa yang berlokasi di enam kabupaten. Yakni, Desa Pinge (Tabanan), Desa Bedulu (Gianyar), Desa Panglipuran (Bangli), Desa Belimbingsari (Jembrana), Desa Budakeling dan Jasri (Karangasem), dan Desa Pancasari (Buleleng).
Alokasi dananya pun lumayan sekitar Rp 1 miliar. Lalu apa yang akan dikreasikan atas nama wisata kerakyatan ini?
Desa-desa ini diperbaiki sejumlah infrastrukturnya, warga diperbaiki kemampuan mengelola tamu, perbaikan manajemen keuangannya. Bahkan, semua fasilitas dan pelayanan bakal distandarkan dengan hotel berbintang.
Hanya saja, fisiknya seperti bangunan dan kamarnya untuk wisatawan ini dinyamankan dengan keasrian alam di desa itu. "Kami datang untuk memperbaiki dan memoles yang perlu-perlu saja. Rumah warga tetap seperti itu termasuk lingkungannya. Ya, mirim memang dengan homestay," jelas Jeffery.
Ia berharap kedatangan wisatawan asing melalui Bandara Internasional Ngurah Rai sekitar 2,3 juta jiwa ke Bali ini bisa bertambah. Kue-kue dollar pun bisa dinikmati masyarakat desa tanpa warga harus mengalih fungsi lahan dan kebiasaan menjadi hotel berbintang.
Rencananya, Jumat (16/12/2011), enam kabupaten menadatangani MoU dengan BI dan BHA di kantor BI, Denpasar. Penandatangannan bakal dihadiri Gubernur Bali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.