Pejabat Sarawak dan 13 Kerabatnya Dituduh Korup

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Kelompok-kelompok dan para aktivis lingkungan dari Malaysia, Eropa, dan Australia, Selasa (13/12), mengimbau pihak berwenang Malaysia menangkap seorang gubernur yang kuat dan 13 kerabatnya yang dituduh melakukan korupsi.

Penanda tangan seruan itu antara lain Greenpeace dan Bruno Manser Fund yang bermarkas di Swiss. Mereka mengeluarkan sebuah surat yang dikirim kepada Pemerintah Malaysia. Mereka mendesak agar Menteri Besar Negara Bagian Sarawak Abdul Taib Mahmud, yang berkuasa sejak 1981, segera ditangkap.

Para lawan politik Taib sudah lama menuduh bahwa korupsi sistematis dan penjarahan sumber daya alam di Sarawak, yang terletak di bagian utara Kalimantan, dilakukan oleh Taib (75) dan keluarganya.

Surat yang ditandatangani 17 LSM dan aktivis itu menyatakan kejahatan yang dilakukan antara lain pengambilan dana, tanah publik, penyalahgunaan jabatan, penggelapan, pencucian uang ”dan konspirasi untuk membentuk sebuah organisasi kejahatan”.

Organisasi Bruno Manser Fund, yang memimpin upaya ini, mengatakan, catatan publik di beberapa negara memperlihatkan Taib dan anggota keluarganya memiliki saham di 332 perusahaan Malaysia dan di 85 perusahaan asing dengan nilai aset miliaran dollar AS.

Pusat tak bertindak

Surat itu menambahkan, saham keluarga Taib di 14 perusahaan besar Malaysia melebihi 1,46 miliar dollar AS. ”Kami menduga keras hanya pelanggaran hukum sistematis dan penggunaan metode ilegal yang memungkinkan Taib dan anggota keluarga mendapatkan aset korporasi yang begitu besar,” demikian salah satu pernyataan dalam surat itu.

Imbauan itu dikirim kepada jaksa agung, badan antikorupsi, dan inspektur jenderal polisi Malaysia. Komisi Antikorupsi Malaysia beberapa waktu lalu mengatakan sedang menyidik Taib. Akan tetapi, direktur penyidikan di badan itu, Mustafar Ali, menolak berkomentar.

Seorang pejabat di kantor Taib juga menolak berkomentar. Taib sebelumnya menyangkal tuduhan-tuduhan semacam itu.

LSM-LSM itu mengatakan, penangkapan kasus ini perlu agar tersangka tidak keburu melenyapkan bukti-bukti.

Para pejabat Sarawak telah mengatakan, negara bagian yang kurang berkembang itu perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, para lawan Taib menuduh korupsi terjadi lewat pemberian konsesi bisnis kayu dan kontrak lain di Sarawak.

Pembangunan dengan dasar keserakahan telah menyebabkan penebangan hutan, pembangunan bendungan yang beres, dan juga menyebabkan terjadinya penggusuran suku-suku asli.

Mereka juga menuduh pemerintah pusat tidak bertindak karena ingin mempertahankan Sarawak sebagai kubu politik bagi koalisi Barisan Nasional. (AFP/DI)