Skandal Korupsi Merebak, Menteri Perburuhan Mundur

RIO DE JANEIRO, KOMPAS.com - Menteri Perburuhan Brasil, Carlos Lupi, mengundurkan diri, Minggu (4/12/2011), saat menghadapi tuduhan korupsi yang meningkat. Lupi merupakan orang terakhir dalam serangkaian pengunduran diri yang didorong skandal dari kabinet Presiden Brasil, Dilma Rousseff.

Lupi memutuskan untuk mundur setelah pertemuan dengan Rousseff, kata menteri Brasil lainnya kepada Reuters. Menteri itu meminta agar namanya tak disebutkan.

Rousseff telah kehilangan enam dari 32 menterinya sejak berkuasa pada Januari lalu. Lima dari mereka karena skandal yang terkait korupsi. Sejumlah pengunduran diri itu telah memperlemah hubungan Roussef dengan partai-partai koalisi di Kongres yang ia perlukan untuk mengesahkan program perundangan sosial yang ambisius dan pengeluaran untuk infrastruktur. Sebagian besar dari menteri-menteri yang mundur itu adalah pejabat pada dua masa jabatan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.

Tekanan terhadap Lupi, yang telah mengatakan "hanya sebuah peluru" yang dapat menggesernya dari kekuasaan, mencapai puncaknya Rabu ketika Komite Etik Umum Kepresidean Brasil dengan suara bulat merekomendasikan agar ia dipecat karena kasus salah urus yang serius. Penyelidikan komite itu bersama dengan penyelidikan di Kongres dilakukan setelah majalah berita Veja melaporkan pada November bahwa pembantu-pembantu Lupi diduga telah meminta pembayaran dari yayasan amal atau LSM sebagai syarat untuk menerima dana dari kementerian itu. Lupi juga diduga telah mendukung LSM yang terkait dengan partainya, yaitu Partai Pekerja Brasil (PDT) dan menerima perjalanan udara gratis dengan sebuah pesawat milik ketua LSM yang didanai oleh kementerian itu. Setelah membantah mengenal ketua LSM itu, kantor-kantor berita televisi menunjukkan video kedua pria tersebut bersama-sama pada acara terbuka.

Tuduhan terakhir adalah Lupi menerima gaji sebagai seorang pegawai kongres federal selama enam tahun sementara pada  waktu yang sama ia menjabat dan menerima gaji sebagai seorang wakil majelis negara bagian Rio de Janeiro, kata surat kabar Folha de S. Paulo, Minggu. Menerima gaji dobel dari pemerintah merupakan sesuatu yang ilegal dalam undang-undang Brasil.