Stop Kekerasan atau Hadapi Perang Saudara

GENEVA, KOMPAS.com — Suriah menghadapi perang saudara jika rezim yang berkuasa melanjutkan represi kejam terhadap para demonstran dan warga sipil, kata pejabat hak asasi manusia (HAM) PBB, Jumat (2/12/2011).

Komisaris Tinggi PBB (UNHCR), Navi Pillay, saat berbicara di Geneva, Swiss, pada sesi khusus Dewan Hak Asasi PBB di Suriah, mencatat laporan-laporan tentang "serangan bersenjata yang meningkat oleh kekuatan oposisi, termasuk oleh Angkatan Bersenjata Pembebasan Suriah, terhadap Suriah militer dan aparat keamanan". "Dalam kegagalan nyata pihak berwenang Suriah untuk melindungi warganya, masyarakat internasional perlu mengambil langkah-langkah mendesak dan efektif untuk melindungi rakyat Suriah," kata Pillay.

"Sekretaris Jenderal PBB telah mendesak masyarakat internasional untuk bertindak dan mengambil tindakan kolektif dan tegas untuk melindungi rakyat Suriah dari pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka. Semua tindakan pembunuhan, penyiksaan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan harus dihentikan segera," lanjut Pillay.

Tindakan represif pemerintah dimulai pada pertengahan Maret lalu ketika ketidakpuasan rakyat terhadap rezim yang berkuasa melanda seluruh dunia Arab. Rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah telah menyalahkan kekerasan itu pada geng bersenjata.

Pillay mengatakan, "Lebih dari 4.000 orang dilaporkan telah tewas, ribuan ditangkap, dan lebih dari 14.000 dilaporkan berada dalam tahanan sebagai akibat dari tindakan represif di Suriah itu." Dia menambahkan, banyak dari mereka harus meninggalkan rumahnya, setidaknya 12.400 orang ke negara-negara tetangga dan puluhan ribu di dalam negeri. Di antara mereka yang tewas, kata dia, terdapat 307 anak-anak.

Dia mengutip sebuah laporan yang diterbitkan Senin oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen, yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia pada Agustus untuk menyelidiki kekerasan hak asasi manusia. Laporan itu menyimpulkan, pasukan keamanan dan militer Suriah "melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan" kepada warga sipil.

"Itu termasuk tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual, penjara, atau bentuk lain perampasan berat atas kebebasan dan penghilangan paksa di seluruh negara itu sejak Maret tahun ini," kata Pillay.

Meskipun tidak diberi akses ke Suriah, komisi itu mewawancarai "223 korban dan saksi, termasuk pasukan militer dan keamanan yang telah membelot dan memberikan kesaksian tentang peran pasukan Suriah dalam penggunaan kekerasan yang mematikan terhadap unjuk rasa damai."