Presiden Jerman: Jangan Menumpuk Utang

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Jerman Christian Wulff mengatakan, negara-negara di dunia harus mengubah cara mereka mengelola perekonomian. Jangan ada lagi penumpukan utang secara berlebihan.

”Kita harus berusaha agar negara-negara, tidak hanya di Eropa, mengubah cara pengelolaan ekonomi. Tidak boleh menumpuk utang berlebihan dan tidak boleh menuntut bantuan dari pemerintah,” kata Presiden Wulff, Kamis (1/12/2011), di Istana Merdeka, dalam jumpa pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wulff, yang mengawali karier politik sebagai pengurus daerah Partai Uni Demokratik Kristen, melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia untuk memenuhi undangan dari Presiden Yudhoyono pada tahun 2009.

Wulff melakukan pembicaraan bilateral dengan Yudhoyono lebih dari satu jam. Pertemuan kedua pemimpin negara diakhiri dengan jumpa pers bersama. Wulff memuji Indonesia sebagai contoh negara yang mengelola perekonomian dengan baik karena tidak menumpuk utang berlebihan. ”Ekonomi Indonesia terkonsolidasi dan, seperti Jerman, Indonesia berusaha untuk hemat,” tutur Presiden Jerman.

Sikap cermat dan penuh kehati-hatian, menurut Wulff, sangat penting karena generasi sekarang bertanggung jawab atas kondisi ekonomi di masa depan. ”Jangan sampai generasi penerus menerima warisan kondisi ekonomi bobrok akibat utang. Saya gembira karena di Indonesia saya memiliki sahabat dengan pandangan serupa, yakni ekonomi harus kokoh dan solid.”

Ada kesalahan

Ia menyatakan bahwa Jerman memegang tanggung jawab untuk melindungi mata uang euro dan sedang bekerja untuk mencegah euro runtuh. Sepanjang sejarahnya, menurut Wulff, sampai tahun 2008, euro telah memberi kesejahteraan bagi negara-negara pemakainya.

Namun, beberapa waktu terakhir ada kesalahan yang dilakukan perbankan sehingga utang pun menumpuk di sejumlah negara Eropa. Karena itu, Wulff menilai, di masa mendatang, tidak bisa tidak, arah ekonomi harus sepenuhnya ditentukan oleh politisi, bukan ditentukan orang-orang perbankan, sebagaimana yang terjadi selama ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, maksud dari pernyataan Wulff bahwa politisi harus menjadi penentu arah ekonomi adalah pentingnya dibuat regulasi yang mengatur tatanan keuangan global. Jika tidak dibuat regulasi, krisis keuangan akan selalu muncul.

Hatta menjelaskan, kecenderungan pasar keuangan adalah menaikkan nilai sebuah produk dari nilai yang sesungguhnya. ”Itu yang disebut dengan bubble atau gelembung. Siapa yang menanggung kalau bubble ini pecah? Ya, konsumen. Makanya, perlu ada regulasi. Nah, Presiden kedua negara memiliki pandangan yang serupa tentang hal itu,” ucapnya.

Hatta juga mengakui bahwa Indonesia termasuk negara yang hati-hati dalam mengelola anggaran. Meski G-20 merekomendasikan negara yang memiliki perekonomian bagus untuk berekspansi menambah utang, Indonesia tetap mengutamakan anggaran yang berimbang.

”Negara-negara yang memiliki masalah utang harus melakukan konsolidasi fiskal, sedangkan negara yang bagus harus ekspansif, mengeluarkan stimulus. Maksudnya, boleh meningkatkan defisit demi mendorong pertumbuhan. Namun, Indonesia tetap berhati-hati dan tidak mau menaikkan defisit atau menambah utang,” ucap Hatta. (ATO)