OKI Desak Suriah Turuti Liga Arab

JEDDAH, KOMPAS.com - Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) meminta Suriah untuk bekerjasama dengan Liga Arab, Rabu (30/11/2011), yang telah menjatuhkan sanksi pada Damaskus atas tindakan kerasnya terhadap demonstrasi yang sudah berlangsung beberapa bulan.

Menlu-menlu OKI itu meminta rezim Presiden Bashar al-Assad untuk "menanggapi keputusan Liga Arab", kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan OKI pada akhir pembicaraan darurat mengenasi Suriah.

OKI juga mendesak Damaskus untuk "menghentikan segera penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap warga sipil ... untuk menghindarkan negara itu dari bahaya penginternasionalan krisis itu", kata pernyataan tersebut.

Pernyataan itu, dikeluarkan setelah pertemuan yang juga dihadiri oleh Menlu Suriah Walid Muallem, minta "semua pihak di Suriah untuk meninggalkan kekerasan dan mengambil jalan damai".

Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu mengatakan kelompok itu "telah mendesak Suriah menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk membolehkan akses organisasi kemanusiaan internasional dan Islam ke Suriah".

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ali Akbar Saleh, menteri luar negeri Iran yang adalah sekutu penting rezim di Damaskus.

Sebelumnya, Ihsanoglu menyatakan kembali penolakan organisasi itu terhadap langkah-langkah "untuk menginternasionalkan krisis itu".

"Kami juga menolak intervensi militer dan menegaskan penghormatan kami pada Suriah dan kedaulatannya ... dan kami menyambut baik upaya-upaya internasional dan Arab untuk mencapai penyelesaian,"  katanya Ihsanoglu.

Namun pemimpin OKI itu menyampaikan rasa frustrasi pada tiadanya terobosan untuk mengakhiri kekerasan sejak Maret lalu yang oleh PBB disebutkan telah menewaskan lebih dari 3.500 orang, sebagian besar warga sipil, dalam delapan bulan pertamanya.

"Kami telah membicarakan semua mekanisme dan kekuatan kami dalam upaya kami untuk menjembatani jurang dan mengakhiri pertumpahan darah di Suriah," katanya.

Beberapa waktu lalu Liga Arab menyetujui sanksi lebih luas terhadap pemerintah Bashar al-Assad karena tindakan kerasnya. Ini merupakan kali pertama organisasi itu menjatuhkan sanksi seberat itu pada negara anggotanya.

Langkah sanksi itu termasuk larangan terhadap transaksi dengan Damaskus dan bank sentralnya serta pembekuan aset pemerintah Suriah di negara-negara Arab.

Keputusan mengenai sanksi itu dibuat setelah Damaskus menolak ultimatum untuk menerima para pengamat asing berdasar rencana perdamaian Liga Arab dan mengakhiri tindakan keras terhadap demonsrasi prodemokrasi yang sudah berlangsung delapan bulan.