KOMPAS.com - Komisi Independen Internasional untuk Penyelidikan Suriah menuding pemerintahan Presiden Bashar al-Assad melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Anggota pasukan keamanan Suriah melakukan tindakan represif terhadap kebanyakan warga sipil yang melakukan aksi damai," tuding ketua komisi bentukan PBB tersebut, Paulo Sergio.
Menurut Sergio dalam sebuah pertemuan di Geneva, Swiss, pihaknya mendapatkan verifikasi adanya pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dan penahanan warga sipil Suriah. "Maka kami meminta agar Suriah menghentikan kekerasan sekaligus memberikan izin masuk bagi pengamat HAM dan wartawan internasional," kata Sergio sebagaimana warta Xinhua pada Selasa (29/11/2011).
Namun begitu, Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem di Damaskus berkilah kalau dunia internasional tidak melihat fakta sebenarnya. "Tentara kami bertanggung jawab terhadap aksi kekerasan di Suriah," katanya.
Lebih lanjut, Moallem menambahkan negara-negara Arab dan Barat salah mengira kalau Suriah melakukan kejahatan kemanusiaan.
Sementara, terkait sanksi Liga Arab berbentuk pelarangan perdagangan dengan Suriah, pembekuan dana-dana pemerintah berikut penundaan penerbangan ke Suriah, Moallem mengatakan upaya itu adalah tantangan perang ekonomi terhadap Suriah. "Liga Arab dan pihak Barat berupaya menginternasionalisasikan persoalan Suriah," katanya.