Kekuatan Politik Inginkan Peralihan Kekuasaan

Semua kekuatan politik di Mesir saat ini, baik yang ikut serta dalam unjuk rasa di Alun-alun Tahrir selama sepekan ini maupun yang berada di luar alun-alun itu, sepakat tentang harusnya dilakukan peralihan kekuasaan dari militer ke sipil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang kepada siapa kekuasaan itu diserahkan dan kapan waktunya dilakukan peralihan kekuasaan tersebut.

Kubu islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin (IM), menginginkan peralihan kekuasaan dari militer ke sipil sesuai jadwal yang telah digariskan selama ini, yakni pada pertengahan tahun 2012. Misi politik IM bukan memprioritaskan peralihan kekuasaan saat ini, melainkan lebih mementingkan penyelenggaraan pemilu parlemen yang akan dimulai pada 28 November ini.

Bagi IM, pemilu parlemen merupakan pertaruhan politiknya karena diyakini akan mendapat suara signifikan dan selanjutnya dapat mewujudkan impiannya dalam mendominasi pentas politik di Mesir. Karena itu, IM menolak ikut serta dalam aksi unjuk rasa di Alun-alun Tahrir sejak Senin pekan lalu hingga saat ini karena dinilai aksi unjuk rasa berkelanjutan di Alun-alun Tahrir bisa mengganggu jalannya pemilu parlemen.

IM pun semakin optimistis dan kini merasa berada di atas angin setelah pidato Ketua Dewan Agung Militer Jenderal Hussein Tantawi pada Selasa malam pekan lalu dan konferensi pers anggota Dewan Agung Militer, Mayor Jenderal Mukhtar el-Mula, Kamis pekan lalu.

Tantawi saat itu menyatakan, militer siap menyerahkan kekuasaan selambat-lambatnya pada pertengahan tahun 2012 atau bisa segera diserahkan kepada sipil asalkan disetujui rakyat melalui referendum.

Adapun El-Mula mengatakan, ”Jika melihat siapa yang berada di Alun-alun Tahrir, terlepas berapa jumlah mereka, mereka belum mewakili semua rakyat Mesir, tetapi kami menghormati pendapat mereka.”

El-Mula juga menyatakan, pemilu parlemen akan digelar sesuai jadwal.

Penegasan Tantawi dan El-Mula segera membuyarkan perjuangan kekuatan-kekuatan politik yang menginginkan segera ada peralihan kekuasaan dari militer ke sipil serta upaya mereka ingin menggagalkan pemilu. Penegasan tersebut sekaligus sejalan dengan garis politik kubu islamis, khususnya IM. Tak heran jika ada sejumlah analis menyebutkan, penegasan Tantawi dan El-Mula itu berbau adanya main mata antara Dewan Agung Militer dan IM.

Sementara itu, Front Nasional untuk Perubahan yang beraliran liberal pimpinan mantan Ketua Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Mohamed ElBaradei serta sejumlah kekuatan politik liberal lainnya menghendaki agar segera dilakukan peralihan kekuasaan dari militer ke Dewan Presidensial.

Di antara nama-nama yang diusulkan untuk memimpin Dewan Presidensial adalah Mohamed ElBaradei serta kandidat kubu islamis Abdul Mun’im Abu Al Futuh, Hazem Abu Ismail, dan Hisham Bastawisi.

Para pengunjuk rasa yang berada di Alun-alun Tahrir saat ini berasal dari Front Nasional untuk Perubahan dan kelompok liberal atau nasionalis lainnya.

Ada pula yang berpendapat, kekuasaan dialihkan dari militer ke Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan konstitusi tahun 1971 yang telah diamandemen. Konstitusi itu menyebutkan, Ketua Mahkamah Agung bisa memangku jabatan presiden selama 60 hari. Dalam kurun waktu 60 hari itu, digelar pemilu parlemen. Kemudian, ketua parlemen terpilih menyerukan digelar pemilu presiden dalam kurun waktu 60 hari. Kekuatan politik yang memiliki pendapat ini termasuk pula kubu minoritas.

Sementara ini, yang cenderung memenangi pertarungan adalah kubu islamis karena kebetulan garis politiknya sesuai dengan garis politik Dewan Agung Militer, kecuali ada perkembangan luar biasa. (Musthafa Abd Rahman dari Kairo, Mesir)