Pemerintah Belanda Kritik Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Delegasi Pemerintah Belanda mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang tidak memiliki cukup anggaran untuk pemeliharaan sungai dan kanal banjir. Kecilnya anggaran pemeliharaan ini mengakibatkan kanal-kanal banjir tidak dapat berfungsi optimal.

"Anggaran untuk pemeliharaan memang lebih kecil dibandingkan anggaran untuk pembangunan," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota, Jakarta, Rabu (23/11/2011).

Pemeliharaan sungai dan kanal-kanal banjir di Jakarta, lanjutnya, memang membutuhkan biaya yang tinggi mengingat banyaknya endapan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang kerap dibuang di sungai oleh masyarakat sekitar.

"Sampah yang lama nggak diangkut, kan jadi lumpur. Akhirnya jadi endapan dan ini mengurangi kapasitas dari saluran air," kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.

Untuk itu, dia mengungkapkan bahwa pada 2012 akan ada pembahasan, dan Jakarta akan mencoba belajar dari pengalaman yang ada di Rotterdam untuk menempatkan proporsi yang ideal antara pemeliharaan dan pembangunan. Saat ini, ia mengakui bahwa anggaran pemeliharaan diambil dari sisa anggaran pembangunan.

"Misalnya dinas pekerjaan umum anggarannya Rp 100 juta atau Rp 100 miliar. Jika membangun sudah dipakai Rp 60 miliar, maka sisanya untuk pemeliharaan," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, pembangunan lebih dititikberatkan untuk pengendalian air. Jika tidak segera dikendalikan, maka air ditakutkan akan meluap dan terjadi banjir.

"Air itu harus segera ditampung. Solusinya dengan pembangunan tersebut, bukan hanya pemeliharaan," ungkap Ery.

Dia juga menjelaskan bahwa anggaran untuk masalah sumber daya air Jakarta tercatat sekitar Rp 400 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Jakarta.