Suriah Tuduh AS Dukung Oposisi

NEW YORK, RABU - Suriah mengadukan AS kepada PBB karena dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri negara itu dengan mendukung kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Menurut Suriah, AS telah terlibat secara langsung dalam gelombang kekerasan yang terjadi di Suriah saat ini.

Pengaduan tersebut dilakukan Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem dalam surat yang dikirimkan ke Dewan Keamanan (DK) PBB, Rabu (9/11). Dalam surat tersebut, Muallem juga meminta DK PBB mengecam langkah AS mendukung kelompok oposisi di Suriah.

Dukungan AS terhadap kelompok oposisi Suriah yang dituduhkan Muallem ini mengacu pada pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland, Jumat pekan lalu. Waktu itu, Nuland menyarankan rakyat Suriah agar tidak tunduk pada tawaran Pemerintah Suriah, yang berjanji akan memberikan amnesti kepada kelompok oposisi apabila mereka menyerahkan senjatanya.

”Suriah berpendapat, melalui pernyataan Departemen Luar Negeri tersebut, Amerika Serikat telah secara langsung melibatkan diri dalam gelombang kekerasan di Suriah. Pernyataan itu mendorong kelompok-kelompok (oposisi) bersenjata melanjutkan tindak kriminal mereka melawan rakyat dan negara,” kata Muallem dalam suratnya.

Ia juga mengatakan, pernyataan Nuland tersebut menunjukkan niat dan usaha nyata AS untuk menggagalkan upaya Liga Arab mengakhiri krisis di Suriah dan memulihkan kedamaian.

Liga Arab pekan lalu mengajukan proposal perdamaian di Suriah dan menyerukan penghentian kekerasan, pembebasan tawanan, dan penarikan pasukan pendukung Presiden Bashar al-Assad dari kota-kota utama di Suriah.

Kekerasan berlanjut

Meski demikian, aksi kekerasan tentara pemerintah masih terus terjadi setelah pemerintahan Assad menyetujui proposal Liga Arab itu pekan lalu. Sedikitnya 60 orang telah tewas sejak saat itu hingga Selasa (8/11). Aksi tentara saat ini difokuskan ke kota Homs.

Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia menyebutkan, korban tewas akibat aksi brutal tentara pemerintah di Suriah telah mencapai 3.500 orang sejak demonstrasi menentang rezim Assad pecah pertengahan Maret. Demonstrasi damai pun mulai berubah menjadi konflik bersenjata setelah sebagian kecil anggota angkatan bersenjata membelot dan mendukung gerakan oposisi.

Surat pengaduan Suriah ini dianggap sepi oleh AS. ”Surat ini hanyalah bagian dari upaya Pemerintah Suriah mengalihkan perhatian dari penindasan penuh kekerasan Pemerintah Suriah terhadap rakyatnya,” tutur Payton Knopf, Deputi Juru Bicara Perwakilan Tetap AS di PBB.

Berlanjutnya kekerasan dan jatuhnya korban jiwa rakyat sipil itu memicu keprihatinan dan kecaman dunia internasional. Meski demikian, dunia tak bereaksi seperti di Libya.

Negara-negara Barat enggan menggelar operasi militer, seperti di Libya, dan resolusi DK PBB untuk mengecam tindakan rezim Assad pun dijegal oleh veto Rusia dan China.

”Kami tak ingin memiliterisasi konflik ini lebih jauh. Suriah bukan Libya,” tandas asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, Jeffrey Feltman, kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rabu.

Bahkan, bertentangan dengan tuduhan Suriah, Feltman memperingatkan kelompok-kelompok oposisi di Suriah untuk tak menggunakan cara-cara kekerasan bersenjata. ”Kami mendesak pihak oposisi dan para sekutu regional kami menolak cara-cara kekerasan. Jika kekerasan dipilih, itu akan mempermudah rezim Assad melakukan represi brutal,” tutur Feltman. (AFP/Reuters/DHF)