Pesimisme Membayangi

JAKARTA, KOMPAS - Berbagai penyikapan skeptis, bahkan cenderung pesimistis, masih membayangi langkah negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan target pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Kondisi serba tak setara antarnegara dinilai menjadi kendala utama.

Menurut pengajar FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ilien Halina, sejak awal dia melihat target membangun kesalingterkaitan di ketiga pilar, politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, sebagai prasyarat Komunitas ASEAN 2015 terlalu ambisius.

”Dalam konteks itu, ASEAN, khususnya Indonesia, terlalu berani, kalau tidak mau dibilang nekat. Mau mencoba mengaitkan ketiga pilar itu, terutama politik dan keamanan, sementara di ASEAN sendiri masih menganut prinsip nonintervensi,” kata Ilien.

Menurut dia, kalau terus dipaksakan, kesalingterkaitan dan Komunitas ASEAN yang terbentuk nantinya hanya sebatas normatif. Hal itu tak lebih dari sekadar klaim keberhasilan yang dilakukan para kalangan elite masing-masing negara anggota ASEAN.

Peneliti Tim Kajian ASEAN Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Riefqi Muna, juga mengkritik rencana ASEAN mendeklarasikan visi barunya, Komunitas ASEAN dalam Komunitas Global.

”Visi seperti itu tidak punya arti terlalu signifikan. Sebaiknya fokus saja ke urusan intraregional ASEAN sendiri, seperti mengupayakan penerapan norma internasional, seperti demokrasi dan penegakan HAM oleh masing-masing negara anggota,” ujar Riefqi.

Ia menambahkan, ASEAN juga masih punya tugas besar dan konkret yang lebih urgen, yakni menyelesaikan upaya pembangunan arsitektur multilateralisme, terutama terkait isu keamanan kawasan Asia Timur.

”Tidak ada itu cara-cara instan. Semua negara anggota ASEAN lebih dulu harus bekerja keras mewujudkan visi pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yang saling terintegrasi di ketiga pilarnya. Jika tidak, boleh saja para pemimpin negara mengklaim hal itu sudah mereka capai, tetapi kenyataannya hasil yang diperoleh tidak substantif,” ujarnya.

Staf Ahli Bidang Politik Wakil Presiden Dewi Fortuna Anwar mengakui memang masih ada perbedaan esensial modalitas antarnegara anggota, terutama terkait konteks politik macam penerapan demokrasi dan penegakan HAM.

Akan tetapi, kondisi seperti itu, menurut dia, juga sama terjadi dalam konteks kedua pilar lain, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu, dia mengajak semua kalangan bersikap lebih optimistis dan berupaya melakukan sesuatu untuk membuat perubahan.

”Tantangan bidang politik memang besar dan nyata. Namun, kalau dilihat, misalnya, dari kemauan dan kesediaan semua negara anggota menerima Piagam ASEAN atau membentuk Badan HAM ASEAN, kedua hal adalah lompatan luar biasa yang sanggup dilakukan,” ujar Dewi.(DWA)