Pembangunan Permukiman Dipercepat

Jerusalem, Rabu - Israel memutuskan mempercepat pembangunan 2.000 rumah bagi pemukim baru Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem timur yang telah dianeksasi. Langkah itu merupakan bentuk ”hukuman” terhadap keputusan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang menerima Palestina sebagai anggota.

Keputusan Israel itu diambil dalam rapat para menteri senior yang tergabung dalam Forum Delapan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Selasa (1/11). ”Hal itu sudah disetujui Forum Delapan ... sebagai hukuman setelah pemilihan di UNESCO,” kata pejabat Israel.

Israel dan Amerika Serikat marah besar setelah Palestina diterima menjadi anggota Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Tak lama setelah Palestina diterima sebagai anggota, Israel dan AS meradang dan menghentikan bantuan dana bagi badan kebudayaan PBB itu.

”Kami akan segera membangun 2.000 rumah, termasuk 1.650 rumah di Jerusalem timur dan sisanya di permukiman Maaleh Adumim dan Efrat,” kata pejabat itu. Dia merujuk ke permukiman di Jerusalem timur serta di antara Bethlehem dan kota Hebron di Tepi Barat.

Netanyahu menginstruksikan pihak terkait agar pembangunan 2.000 rumah baru bagi warga Yahudi itu dipercepat. Permukiman baru itu akan berada di ”wilayah yang menurut pengaturan pada masa depan akan tetap di tangan Israel”.

”Rapat juga memutuskan membekukan sementara pengiriman dana ke Otoritas Palestina,” ujarnya. Israel mengirim puluhan juta dollar AS kepada Otoritas Palestina setiap bulan. Dana itu berasal dari pungutan bea cukai atas barang tujuan pasar Palestina yang singgah di pelabuhan Israel.

Uang itu memberi kontribusi besar bagi anggaran Otoritas Palestina. Israel sering membekukan transfer dana sebagai bentuk hukuman dalam menanggapi perkembangan diplomatik atau politik yang dinilai berbahaya.

Sebuah pernyataan dari kantor Netanyahu mengatakan, keputusan itu diambil selama ”diskusi pertama” menanggapi masalah UNESCO. Tindakan lebih lanjut akan dipertimbangkan pada pertemuan berikutnya di Forum Delapan menteri senior.

Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeina, menanggapinya dengan nada marah. Ia meminta kuartet Timur Tengah—Uni Eropa, Rusia, PBB, dan AS—untuk ”mengakhiri kecerobohan ini”. Dia juga memperingatkan ”konsekuensi negatif” bagi seluruh kawasan.

”Keputusan Israel mempercepat pembangunan 2.000 rumah baru itu sama dengan mempercepat kehancuran proses perdamaian yang sedang berjalan saat ini. Pembekuan pengiriman dana itu berarti mencuri uang dari rakyat Palestina,” ujarnya