Presiden Harus Minta Klarifikasi Kepala Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Police Wacth (IPW) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta klarifikasi dari Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo sehubungan alokasi dana 14 juta dollar AS per empat bulan dari Freeport kepada Polri dan meminta keterangan Panglima TNI terkait keberadaan sekitar 16.000 personel TNI di Papua.

IPW mengingatkan agar Presiden tidak perlu berwacana yang tidak mendesak, seperti permintaan pada jajaran pemerintah berdialog dengan Amnesti International. "Yang harus dilakukan Presiden adalah melakukan langkah konkret. Sebab, penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya digantungkan kepada Polri," kata Ketua Presedium IPW Neta S Pane, Sabtu (29/10/2011) di Jakarta.

Menurut Neta, pemerintah pusat harus serius menyelesaikan masalah sosial dan politik di Papua. Masalah keamanan yang timbul hanya efek dari ruwetnya masalah sosial dan politik di sana.

IPW, kata Neta, melihat di Papua saat ini terjadi konflik segitujuh, yakni konflik karena rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, pendiskirminasian terhadap buruh lokal Freeport, kepentingan asing yang tetap ingin merampok kekayaan alam Papua, para elite politik yang meminta 'jatah', oknum aparat keamanan yang mau memperkaya diri sendiri, kelompok sparatis yang ingin merdeka, dan pemerintah pusat yang tidak tegas. "Semua masalah itu berkecamuk menjadi satu," ujar Pane.