Pemerintah Butuh Riset tentang Kondisi Keluarga TKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menilai, kegiatan dan hasil riset yang dilakukan perguruan tinggi mengenai kondisi keluarga TKI amat dibutuhkan pemerintah. Hasil riset itu akan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam menangani keberadaan TKI, pendidikan dan kesehatan anak TKI, termasuk mengupayakan pemberdayaan ekonomi bagi kelangsungan hidup masa depan keluarga TKI.

"Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (PSKK UGM) Yogyakarta sudah melakukan riset itu," kata Jumhur, Sabtu (29/10/2011) di Jakarta.

PSKK UGM telah meneliti dampak migrasi internasional terhadap keluarga dan anak buruh migran, utamanya yang mengakibatkan risiko keterlantaran pengasuhan, pendidikan, serta kesehatan anak mereka.

Menurut Jumhur, pemerintah sebenarnya sedang menekan angka penempatan TKI yang bekerja sebagai penatalaksana rumah tangga (PLRT) ke luar negeri agar tidak lagi menimbulkan berbagai permasalahan perlindungan TKI. Apalagi, sektor pekerjaan tersebut memang rawan dari sisi perlindungan, selain seringkali menyebabkan eksploitasi sejak dipersiapkan keberangkatannya oleh para pelaku penempatan TKI swasta di Tanah Air. "Kecuali yang benar-benar dipersiapkan secara matang dengan pelatihan yang baik maka pemerintah bisa mengizinkan keberangkatan TKI PLRT ke luar negeri," jelas Jumhur.