Nasib Palestina di PBB Ditentukan November

NEW YORK, KOMPAS.com — Upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB tampaknya akan diputuskan pada atau sekitar 11 November ketika para duta besar di Dewan Keamanan merencanakan pertemuan terakhir guna memutuskan jawaban mereka, kata beberapa diplomat, Rabu (19/10/2011).

Tanggal tersebut merupakan penundaan dalam penanganan permohonan Palestina yang diajukan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 23 September di tengah harapan bahwa pembicaraan tak langsung Palestina-Israel yang dijadwalkan pekan depan dapat mengangkat proses perdamaian dari kemacetan.

Pertemuan 11 November dapat menghasilkan pemungutan suara oleh Dewan yang terpecah tersebut, kata beberapa diplomat. Amerika Serikat, yang mendukung sekutunya, Israel, dalam menentang keras upaya keanggotaan itu, dapat dipastikan akan memvetonya, tetapi Palestina mungkin akan tetap mengusahakan pemungutan suara jika mereka dapat memperlihatkan dukungan mayoritas di Dewan tersebut.

Palestina telah lama memegang status "kesatuan pengamat" di PBB, tetapi itu tak memungkinkan mereka memberi suara. Mereka menyatakan, mereka sekarang telah memiliki sifat yang efektif sebagai negara dan kepatutan sebagai anggota penuh PBB seperti yang dimiliki Israel.

Keanggotaan secara resmi disetujui oleh Sidang Majelis Umum, yang memiliki 193 anggota, tetapi itu memerlukan saran dari Dewan Keamanan.

"Tanggal 11 (November) barangkali akan menjadi akhir proses pertimbangan Dewan Keamanan, dengan satu atau lain cara," kata seorang diplomat senior di Dewan tersebut setelah pertemuan para utusan yang mengesahkan jadwal pada Selasa. "Jika Palestina menghendaki pemungutan suara, akan ada pemungutan suara."

Permintaan semacam itu dari Palestina akan disalurkan melalui Lebanon, satu-satunya negara Arab saat ini di Dewan beranggota 15 negara itu.

Berdasarkan peraturan PBB mengenai permohonan, para diplomat Dewan Keamanan saat ini membahas masalah teknis mengenai apakah Palestina adalah satu negara, "mencintai perdamaian", dan bersedia memenuhi kewajiban dalam Piagam PBB. Semua itu merupakan persyaratan untuk menjadi anggota. Namun, semua anggota diperkirakan akhirnya akan melakukan pemungutan suara dengan dasar politik.

Banyak diplomat mengatakan, semua petunjuk sejauh ini adalah Palestina akan mendesak pemungutan suara bulan depan, tetapi itu dapat berubah kalau prospek meningkat bagi perundingan perdamaian.

Para penengah internasional dijadwalkan mengadakan pertemuan terpisah dengan para pejabat Palestina dan Israel pada 26 Oktober di Jerusalem guna berusaha menghidupkan lagi pembicaraan perdamaian langsung, yang macet lebih dari setahun lalu.

"Kalau mereka mau membuat kemajuan, dan ada pertemuan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan, tentu saja itu dapat memengaruhi jadwal Dewan Keamanan," kata diplomat senior itu, yang tak ingin disebutkan jati dirinya.

Namun, banyak pengulas berpendapat terobosan tampaknya tak mungkin karena Palestina terus menolak pembicaraan langsung kecuali Israel menghentikan kegiatan permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan, sedangkan Israel menolak untuk melakukan itu.