Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aliansi LSM Desak Arab Saudi Batalkan Hukuman Pancung

Kompas.com - 14/10/2011, 21:34 WIB
Iwan Santosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati mendesak pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membatalkan hukuman mati terhadap 26 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh migran.

Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, pihaknya mendesak Pemerintah Arab Saudi tidak mengeksekusi Tuti Tursilawati dan 26 buruh migran asal Indonesia yang terancam hukuman mati. "Kita mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan Raja Arab Saudi untuk membebaskan Tuti Tursilawati dari hukuman mati," kata Wahyu, Jumat (14/10/2011) di Jakarta.

Migrant Care juga mendesak Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia untuk segera menghapus hukuman mati atau setidaknya menerapkan moratorium hukuman mati sebagai bentuk komitmen penghormatan terhadap hak asasi manusia. "Kami mendesak dilakukan audit kinerja dan laporan kerja Satgas Pembelaan untuk TKI yang terancam hukuman mati yang hingga kini belum dilakukan," ungkap Wahyu.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam jumpa pers di Kemeterian Luar Negeri menyatakan, pihaknya sangat memedulikan upaya pembebasan dan pengurangan hukuman terhadap Tuti Tursilawati dan para TKI lainnya yang terancam hukuman pancung.

Mengenai informasi ancaman hukuman pancung terhadap Tuti Tursilawati yang justru diterima keluarga dari LSM, Marty menyatakan, pihaknya tidak akan meragukan keterangan Warjuki ayah Tuti Tursilawati.

Menlu berjanji, keluhan keluarga Tuti merupakan dorongan bagi Kemlu untuk bisa memperbaiki sistem komunikasi dengan keluarga-keluarga TKI yang terlibat kasus-kasus berat, seperti ancaman hukuman mati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com