Libya Dibuka Lagi untuk Penerbangan Komersial

TRIPOLI, KOMPAS.com — Pemerintah sementara Libya, Kamis (13/10/2011), mengatakan, sebagian wilayah udara negara itu telah dibuka kembali untuk penerbangan komersial setelah satu perjanjian yang mereka tanda tangani dengan para pejabat NATO di Malta.

"Sebagian wilayah udara Libya sekarang telah dibuka untuk penerbangan komersial," kata Dewan Transisi Nasional (NTC), bekas pemberontak yang kini memerintah Libya, dalam sebuah pernyataan. "Pertemuan hari ini telah menghasilkan penandatanganan perjanjian antara NATO dan Libya bagi ketersediaan pelayanan navigasi udara oleh otoritas penerbangan sipil Libya di bagian-bagian terbatas dari wilayah udara Libya," kata Anwar al-Fayturi sebagaimana telah dikutip.

"Perjanjian itu merupakan satu langkah penting untuk meningkatkan transportasi dan komunikasi di Libya. Hal itu juga merupakan pertanda jelas bahwa Libya telah semakin stabil," kata menteri itu.

Perjanjian itu menjadi efektif meskipun ada zona larangan terbang yang diterapkan oleh PBB di Libya, yang disahkan pada Maret lalu dan membuka jalan bagi serangan udara NATO terhadap pasukan mantan pemimpin Libya Moammar Khadafy.

Seorang pejabat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengatakan, perjanjian yang dicapai pada Kamis antara NTC dan aliansi itu akan membantu menjamin tersedianya bantuan kemanusiaan bagi Libya. "Perjanjian itu secara praktis memulai proses untuk mengambil sebagian dari wilayah udara itu dan menyerahkannya kepada Libya dan badan lain seperti Malta agar mereka dapat menjamin bahwa aliran bantuan kemanusiaan berlanjut dan mungkin bertambah," kata Letnan Jenderal Ralph J Jodice.

Ia dan Fayturi menjelaskan, koridor udara yang akan diserahkan kepada pihak berwenang penerbangan sipil Libya itu akan menghubungkan Benghazi dengan Tripoli dan Misrata serta bagian lainnya di dunia. Benghazi adalah bekas pusat pemberontakan dan pemerintahan NTC untuk menggulingkan Khadafy di Libya timur. Misrata merupakan kota penting di Libya, di samping Tripoli sebagai ibu kota negara Afrika utara itu.

Sejumlah pengawas lalu lintas udara dari Malta, Libya, Tunisia, dan Mesir hadir pada upacara penandatanganan perjanjian itu.