Penculikan 1997-1998 Masih Gelap

Kompas.com - 05/10/2011, 09:46 WIB
Penulis Iwan Santosa
|
EditorMarcus Suprihadi

LONDON, KOMPAS.com — Lembaga perlindungan HAM Amnesty International (AI) menuntut penuntasan penculikan paksa 13 aktivis oleh militer Indonesia pada 1997-1998. Juru kampanye AI Josef Benedict melalui surat elektronik, dari London, Rabu (5/10/2011), mengatakan, pihaknya menuntut pihak berwenang Indonesia untuk memulai secepatnya investigasi yang independen, imparsial, dan efektif atas keadaan dan keberadaan ke-13 aktivis politik yang hilang, dengan kerangka investigasi yang menyeluruh atas penghilangan paksa di Indonesia.

"Amnesty International juga menyerukan kepada Presiden Indonesia untuk menjamin para pelaku diadili dalam pengadilan yang independen dan peradilan yang memenuhi standar keadilan internasional. Amnesty International juga menyerukan Presiden untuk menjamin reparasi atas semua korban penghilangan paksa dan atau keluarga mereka," ujar Benedict.

Penghilangan paksa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kejam; pelanggaran baik terhadap hak orang yang dihilangkan dan orang yang menyayangi mereka. Selama keadaan dan keberadaan orang yang dihilangkan belum diketahui oleh keluarga, penghilangan paksa merupakan pelanggaran yang berkelanjutan dan tetap berlangsung hingga bertahun-tahun setelah kejadian penculikan.

Selain merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdiri sendiri, tindakan penghilangan paksa melanggar serentang hak asasi manusia lainnya, termasuk kebebasan dari penahanan sewenang-wenang; hak pengakuan sebagai orang di hadapan hukum, hak untuk tidak menjadi subyek penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya; dan sering juga hak atas hidup.

Keadaan dan keberadaan ke-13 aktivis politik yang dihilangkan pada 1997-1998, semasa bulan-bulan terakhir kekuasaan Presiden Soeharto, tetap belum terungkap. Lima orang menjadi korban penghilangan paksa tahun 1997 dan delapan orang dihilangkan pada masa krisis politik di awal 1998.

Sembilan orang lainnya yang ditangkap dan disiksa oleh militer saat ditahan tanpa komunikasi dengan dunia luar dalam fasilitas militer di Jakarta tahun 1998, yang kemudian dilepas, telah mengonfirmasikan setidaknya enam aktivis yang hilang ditahan di fasilitas yang sama.

Penyelidikan militer yang dibentuk pada Agustus 1998 mengakui sembilan orang tersebut telah diculik oleh militer, namun tidak menemukan bukti keterlibatan militer dalam penghilangan paksa 13 orang lainnya. Tidak ada dokumen dari penyelidikan tersebut yang dibuka ke publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Nasional
Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Nasional
Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Nasional
Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Didorong Gelar Kuliah Tatap Muka

Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Didorong Gelar Kuliah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.