Indonesia Dukung Palestina

Teheran, Kompas - Indonesia mendukung prinsip-prinsip solusi dua negara dalam menyelesaikan masalah Palestina. Dukungan Indonesia disampaikan oleh delegasi parlemen RI dalam Konferensi Kelima Dukungan Perjuangan Bangsa Palestina di Teheran, Iran, 1-2 Oktober 2011.

Dukungan Indonesia, diungkapkan dalam sebuah forum yang digelar oleh Parlemen Iran ini, sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 Tahun 1967, Inisiatif Perdamaian Arab Tahun 2002, dan Kerangka Annapolis Tahun 2007.

Wartawan Kompas Khaerudin melaporkan dari Teheran, Minggu (2/10), Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin—salah satu pembicara konferensi—pada Sabtu menyatakan, Indonesia mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota di Jerusalem Timur.

”Indonesia mendukung proses perdamaian di Timur Tengah dan mendorong berdirinya negara Palestina yang bebas serta merdeka dan hidup berdampingan dengan negara-negara tetangganya secara damai sesuai dengan prinsip solusi dua negara. Karena itu, kami memberikan dukungan sepenuhnya pengajuan proposal Presiden Mahmoud Abbas agar negaranya diakui menjadi negara berdaulat dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berbasis kesepakatan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya,” kata Lukman.

Sikap Indonesia ini, menurut Lukman, sekaligus juga merupakan seruan kepada Israel agar menghentikan semua kebijakan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang mereka duduki. ”Jika memang Israel mau mengakui Palestina sebagai negara merdeka serta berdaulat, dan sebagai bayarannya keberadaan Israel juga harus diakui, ya enggak masalah. Karena selama ini, tanpa pengakuan Indonesia pun, Israel sudah berdiri sebagai negara. Kami juga meminta agar negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tak memveto keanggotaan Palestina di PBB,” kata Lukman di Teheran, Minggu.

Iran menolak

Sikap Indonesia yang mendukung solusi dua negara dan upaya Presiden Abbas agar Palestina meraih keanggotaan di PBB ternyata sangat berbeda dengan sikap parlemen negara-negara peserta konferensi lainnya. Bahkan pemimpin tertinggi Iran yang membuka konferensi, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, mengatakan, satu-satunya solusi terhadap masalah Palestina adalah rakyat Palestina harus mendapatkan haknya seperti sebelum tahun 1948 atau sebelum kehadiran Israel di tanah Palestina. ”Oleh karena itu, segala proposal yang mencederai hak bangsa Palestina sebelum tahun 1948 pasti kami tolak,” kata Khamenei.

Menurut Khamenei, akar masalah Palestina sebenarnya diketahui dunia internasional. ”Kita sudah tahu ini perampasan dan kita juga sudah tahu pelakunya. Masalah Palestina adalah kasus perampasan. Pelakunya negara-negara Eropa, khususnya Inggris. Dengan prinsip keadilan, seharusnya semua hak yang dirampas dari bangsa Palestina dikembalikan,” katanya.

Konferensi sejenis telah diselenggarakan Iran empat kali sebelumnya. Sebagaimana dukungan Iran terhadap perlawanan bangsa Palestina, nuansa konferensi juga kental dengan suasana tersebut.

Wakil-wakil Palestina yang hadir di forum itu antara lain dari Hamas, Jihad Islami, dan faksi-faksi lain yang berkonsentrasi dalam perjuangan bersenjata, seperti Izuddien Qassam, brigade bersenjata Hamas.

Pemimpin Hamas Khaled Meshal mengatakan, satu-satunya pilihan bangsa Palestina saat ini adalah tetap bertahan. Meshal menyebut Israel bukan sebagai teman berunding yang baik.

”Hari ini kami berunding, besok mereka membunuh saudara-saudara kami, terus membangun permukiman dan merampas tanah-tanah kami. Untuk merebutnya, tidak ada cara lain kecuali dengan perlawanan,” katanya.