Lagi, Pakistan Tolak Keras AS

Kompas.com - 30/09/2011, 03:29 WIB
Editor

Islamabad, Kamis - Pakistan secara tegas menolak tuntutan AS agar negara itu berbuat lebih dalam perang melawan terorisme. Pakistan meminta kepentingan nasionalnya dihormati dan bertekad akan mempertahankan keutuhan wilayah, kemerdekaan, dan kedaulatan negara itu.

Demikian ditandaskan Perdana Menteri Pakistan Yousaf Raza Gillani di hadapan para peserta konferensi darurat yang melibatkan para tokoh politik dan pemerintahan Pakistan di Islamabad, Kamis (29/9).

Pemimpin partai oposisi Nawaz Sharif dan pemimpin partai Islam yang pro-Taliban Fazlur Rehman turut hadir dalam pertemuan langka, yang bertujuan menggalang persatuan Pakistan untuk menghadapi AS, tersebut.

”Pernyataan-pernyataan AS telah mengejutkan kita serta mengingkari segala pengorbanan dan keberhasilan kita dalam perang melawan terorisme,” tandas Gillani dalam pertemuan yang juga akan diisi taklimat dari Menteri Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani Khar dan Kepala Dinas Intelijen Pakistan (ISI) Letnan Jenderal Ahmad Shuja Pasha.

ISI pekan lalu dituduh secara terang-terangan oleh Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Laksamana Mike Mullen memiliki hubungan dengan kelompok militan jaringan Haqqani. ISI juga disebut telah membantu kelompok itu melakukan berbagai serangan mematikan terhadap pasukan AS di Afganistan.

Tuduhan ini memicu kemarahan pemerintah dan rakyat Pakistan, yang merasa telah berkorban besar demi membantu AS dalam perang melawan terorisme di Afganistan. ”Pakistan tak bisa ditekan untuk berbuat lebih. Kepentingan-kepentingan nasional kita harus dihormati (oleh AS). Pintu kami terbuka untuk dialog,” cetus Gillani.

Belum diketahui, sejauh mana pertemuan politik ini akan berdampak pada hubungan Pakistan-AS. Selama ini urusan kebijakan luar negeri dan keamanan Pakistan selalu ditentukan oleh pihak militer, bukan kalangan politisi sipil.

Jaringan Haqqani

Di Washington, Menlu AS Hillary Clinton mengatakan, pihaknya sudah sampai pada tahap final untuk memasukkan jaringan Haqqani ke dalam daftar organisasi teroris internasional. Jika Haqqani masuk dalam daftar hitam itu, sementara Pemerintah Pakistan masih memiliki hubungan dengan jaringan itu, seperti tuduhan AS, Pakistan berisiko menerima sanksi ekonomi dari AS.

Di kalangan Kongres, dukungan agar AS mengambil tindakan militer yang lebih besar di Pakistan terus menguat. Senator Lindsey Graham mengatakan kepada Reuters, para wakil rakyat AS kemungkinan akan mendukung berbagai opsi tindakan militer yang lebih dari sekadar serangan pesawat tempur tak berawak (drone).

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah serangan pesawat pengebom AS terhadap sasaran-sasaran di Pakistan. Meski demikian, Graham tak mendukung serangan pasukan darat. ”Kalau sudah menyangkut keselamatan para prajurit Amerika, kita tak boleh setengah-setengah. Namun, yang saya maksud bukan serangan pasukan darat. Kita masih punya banyak aset (yang lebih kuat) daripada drones,” tandas senator dari Partai Republik ini.(AFP/Reuters/AP/DHF)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.