Syarat Amandemen UU Pemilu Mengemuka

KOMPAS.com - Hampir dua bulan menjelang pemilihan umum (pemilu) Mesir, syarat amandemen undang-undang pemilu mengemuka. Gara-gara itulah, sejumlah partai berikut kelompok politik mengancam memboikot pemilu parlemen tersebut.

Menurut warta AP dan AFP pada Kamis (29/9/2011), bagian undang-undang yang menjadi batu sandungan adalah pasal yang  memberikan sepertiga kursi parlemen untuk kandidat independen ketimbang partai politik.

"Kami menolak untuk berpartisipasi dalam pemilu kecuali ayat soal kursi parlemen diamandemen," demikian isi pernyataan resmi yang ditandatangani kelompok Aliansi Demokratik, terdiri atas 37 partai politik.

Ketua Partai Wafd, Sayyid al-Badawi, mengatakan mereka akan benar-benar memboikot pemilu jika pemerintah tidak merespon pernyataan ini.

Sedangkan, sejumlah petinggi Ikhwanul Muslimin mencoba mendinginkan situasi dengan mengatakan mereka tidak akan memboikot pemungutan suara.

Kroni

Desakan untuk mengamandemen undang-undang pemilu ini karena sejumlah politisi Mesir khawatir dengan diperkenankannya calon independen, para kroni Hosni Mubarak bisa ikut berkompetisi meski partai mereka sudah dibekukan.

Aliansi parpol ini mendesak pemerintahan sementara Mesir segera memberikan respon sebelum Minggu (2/10/2011) mendatang.

Selain desakan amandemen, koalisi parpol ini menuntut agar pemerintahan sementara Mesir yang didominasi militer melarang para kroni Mubarak mengikuti pemilu 10 tahun ke depan.

Mereka juga meminta agar pemerintah mencabut undang-undang darurat yang diaktifkan kembali awal bulan ini setelah pengunjuk rasa menyerbu kedutaan besar Israel di Kairo.

Pada Rabu (27/9/2011), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, juga mendesak pemerintahan militer Mesir mencabut undang-undang darurat sesegera mungkin. Dia mengatakan pemerintah AS menginginkan agar pencabutan undang-undang darurat itu secepatnya dilaksanakan sebelum jadwal semula yaitu Juni tahun depan.

Clinton juga menyatakan dewan pemerintahan militer Mesir sebagai sebuah institusi yang stabil dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan Clinton setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Muhammed Amr di Washington DC.