Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Said Aqil: Tifatul Jangan Cuma Tutup Situs Porno!

Kompas.com - 27/09/2011, 20:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyarankan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menutup situs web-situs web yang mengandung paham-paham radikalisme yang masih beredar di Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menilai, situs-situs tersebut dapat menjadi salah satu pendorong sikap radikal ekstrem yang akhirnya berdampak menjadi gerakan terorisme.

"Memang situs-situs itu masih ada sampai sekarang dan memang tidak kalah bahayanya situs-situs radikal itu dengan situs-situs porno. Jadi, seharusnya Pak Menteri (Tifatul Sembiring) jangan cuma bisa tutup situs porno saja, dia juga harus bisa tutup situs-situs radikal itu," ujar Said saat melakukan konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Said menambahkan, kelompok-kelompok radikal sering menggunakan kebebasan informasi dalam era Reformasi ini. Menurutnya, faktor keterbelakangan dan pemahaman yang kurang tentang akidah ajaran agama Islam yang benar sering membuat beberapa kelompok tersebut salah mengartikan paham-paham mereka. Pandangan mereka semakin melenceng jika dibumbui propaganda-propaganda, baik melalui ceramah-ceramah maupun situs-situs radikal yang beredar di dunia maya.

"Nanti pasti akan saya sampaikan kepada pemerintah agar bisa menutup situs radikal itu, dan sikap kami tegas dan sangat mendukung penuh jika situs-situs radikal itu ditutup," kata Said.

Sebelumnya, pengamat intelijen Wawan Purwanto pun memberikan pendapat yang sama. Menurut Wawan, situs-situs radikal yang berkembang sekarang ini dikhawatirkan dapat memengaruhi generasi muda sehingga terindoktrinasi paham radikal.

Wawan mengatakan, program deradikalisasi harus dilakukan di segala lini, termasuk di dunia maya. Wawan menilai, pelaku terorisme saat ini banyak direkrut dari kalangan anak muda yang biasanya mudah terpengaruh karena mereka juga membuka dan mengakses situs-situs radikal.

"Situs-situs yang memuat paham-paham radikal sangat berbahaya, memang perlu ditertibkan. Jika perlu, disiapkan hacker untuk meng-counter situs-situs yang memuat paham radikal," kata Wawan di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com