Palestina Maju ke PBB

New York, Kompas - Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Jumat (23/9), resmi mengajukan proposal agar negaranya diakui menjadi negara berdaulat anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti telah diduga, langkah itu memicu pro dan kontra, selain tercatat menjadi bagian sejarah dunia. A Joice Tauris Santi

Pengajuan disampaikan Presiden Abbas secara resmi, ditandai dengan penyerahan berkas permintaan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

Berkas itu bertuliskan ”Aplikasi untuk Pengakuan Palestina Berbasis Kesepakatan Perbatasan 4 Juni 1967”, dengan Jerusalem sebagai ibu kota negaranya.

Dokumen itu terbungkus dalam map putih berhiaskan lambang bulan sabit Palestina. Momen sangat bersejarah tersebut sontak disambut sukacita oleh rakyat Palestina di tanah air, yang menyaksikan langsung dari stasiun televisi setempat.

Akan tetapi, diyakini pula, baik Israel maupun negara pendukungnya, Amerika Serikat, sama-sama berang dan menolak pengajuan tersebut. Tambah lagi Presiden AS Barack Obama pernah eksplisit mengancam akan memveto jika ”lamaran” tersebut sampai dibahas di tingkat sidang Dewan Keamanan PBB.

Padahal, sedikitnya 120 negara telah menyatakan dukungan mereka atas langkah Palestina itu. Dalam pertemuan, para delegasi dari negara-negara tersebut bahkan bersorak-sorai dan bertepuk tangan sambil berdiri (standing ovation) begitu Abbas berbicara dalam sidang.

Apresiasi mereka berikan begitu Abbas menyatakan bahwa negaranya siap kembali ke meja perundingan damai jika Israel menghentikan aktivitas pembangunan permukiman baru untuk Yahudi di wilayah Palestina.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB rencananya baru akan memulai pembahasan atas isu tersebut pada Senin (26/9). Namun, pengambilan keputusan melalui jalur voting diperkirakan baru terjadi beberapa minggu mendatang.

Seharusnya, keanggotaan sebuah negara dapat berlangsung cepat dan persetujuan dapat diberikan secara cepat jika tidak ada hambatan.

Israel menghambat

Menurut Abbas, pihaknya memang memilih maju terus untuk mendapatkan pengakuan dari PBB tersebut. Hal itu terpaksa ditempuh, walau dengan banyak penentangan, lantaran posisi Pemerintah Israel selama ini telah mementahkan semua kemungkinan damai dalam perundingan di antara mereka.

Abbas lebih lanjut menegaskan bahwa bangsanya sama sekali tidak berniat ”mengisolasi” atau bahkan ”mendelegitimasi” Israel. Mereka hanya ingin memaksa Israel segera mengakhiri seluruh kebijakan pembangunan permukiman mereka.

”Kebijakan itulah yang akan selalu menghancurkan kesempatan apa pun untuk mencapai kata sepakat dan perdamaian di antara kedua belah pihak, terkait dengan konflik yang terjadi selama beberapa dekade terakhir itu,” ujar Abbas.

”Kebijakan pembangunan permukiman tersebut mengancam dan sekaligus juga merongrong otoritas nasional negara Palestina, termasuk pula keberadaannya,” ujar Abbas.

Dalam penyikapannya di Sidang Majelis Umum PBB, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, ”Yang benar adalah kita tidak akan pernah bisa mencapai kesepakatan melalui resolusi PBB. Hal itu hanya bisa dicapai lewat proses negosiasi. Kenyataannya adalah justru Palestina yang menolak bernegosiasi.” (AFP/AP/DWA)