NATO Perpanjang 90 Hari Misi di Libya

BRUSSEL, KOMPAS.com — Sejumlah diplomat menyampaikan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Rabu, setuju memperpanjang masa misi serangan udara di Libya. Hal ini dilakukan karena pasukan yang setia kepada Moammar Khadafy masih dianggap menimbulkan ancaman bagi warga sipil. "Operasi Pelindung Bersatu baru saja diperpanjang selama 90 hari," kata seorang diplomat yang tidak bersedia disebutkan namanya setelah para duta besar NATO memutuskan perpanjangan misi enam bulan itu.

Seorang diplomat lain mengatakan, operasi itu bisa dihentikan "sewaktu-waktu" jika panglima-panglima militer menganggap penduduk sipil sudah aman. Mandat kedua selama 90 hari berakhir pada 27 September. Namun, para pemimpin Barat menegaskan niat mereka untuk tetap menerbangkan pesawat-pesawat tempur NATO selama pasukan Khadafy masih mencederai warga sipil.

"Kami bertekad melanjutkan misi kami selama diperlukan, tetapi juga siap mengakhiri operasi itu secepat mungkin," kata Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen. Ia menambahkan, setiap keputusan untuk mengakhiri serangan-serangan udara akan diambil setelah berkoordinasi dengan PBB dan "sesuai dengan kehendak pihak berwenang Libya".

Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat setuju mempertahankan zona larangan terbang yang digunakan sebagai dalih untuk membenarkan serangan udara NATO terhadap loyalis Khadafy.

Dewan Transisi Nasional (NTC) menguasai Tripoli bulan lalu, tetapi pasukan Khadafy masih mengendalikan sejumlah kota dan terjadi perlawanan sengit di kampung halaman Khadafy, Sirte, setelah perang tujuh bulan.

Dewan itu kini sedang dalam proses memindahkan pemerintah mereka ke Tripoli, dari markas sebelumnya di Benghazi, setelah mencapai kemenangan-kemenangan atas pasukan Khadafy. NTC, yang mengatur permasalahan kawasan timur yang dikuasai pemberontak, sejauh ini melobi secara keras untuk mendapat pengakuan diplomatik dan perolehan dana demi mempertahankan perjuangan yang berlangsung selama berbulan-bulan dengan tujuan mendongkel Moammar Khadafy.