Abbas Akan Berbicara Jumat Mendatang

NEW YORK, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Palestina  Riyad al-Malki mengatakan, Palestina akan mengajukan secara resmi permintaan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa pada Jumat mendatang.   

Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengemukaan hal tersebut ketika berbicara di depan Sidang Majelis Umum PBB, seperti dilaporkan wartawati Kompas Anastasia Joice Tauris Santi dari New York, AS, Rabu (21/9/2011) WIB.

Palestina terus berkampanye untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara di sela-sela sidang yang dilakukan di markas besar PBB di New York ini.

Al Malki juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa pada hari Selasa (20/9/2011) waktu New York.  

Untuk menjadi anggota PBB, sebuah negara harus mengirimkan  permohonan kepada Sekjen PBB. Sekjen PBB akan meneruskan permohonan ini kepada Dewan Keamanan yang akan mempertimbangkan dan memungut suara apakah setuju atau tidak setuju.

Jika ke 15 negara anggota Dewan Keamanan menyetujui keinginan tersebut, Dewan Keamanan akan meneruskan permohonan itu ke Majelis Umum untuk disetujui. Untuk mendapat persetujuan, diperlukan dua pertiga atau 129 dukungan.  

Secara teori, Palestina dapat menjadi anggota PBB. Tetapi Washington jauh-jauh hari sudah mengatakan akan memveto permohonan itu. Walaupun dua pertiga negara anggota sepakat dengan permintaan Palestina di Majelis Umum tidak dapat lolos pada tahap sebelumnya yaitu Dewan Keamanan. Dengan status sebagai anggota PBB, Palestina dapat lebih mudah mendapatkan status sebagai sebuah negara.  

Pilihan lainnya adalah memohon peningkatan status keanggotaan PBB menjadi pengamat. Status pengamat  ini dimiliki oleh Vatikan. Dengan status sebagai pengamat, secara implisit diinterpretasikan PBB telah mengakui bahwa Palestina merupakan sebuah negara.  

Mendapatkan status sebagai pengamat lebih mudah karena hanya memerlukan persetujuan dari beberapa negara anggota, tidak perlu dari dua pertiga negara anggota. Abbas mengatakan lebih dar 126 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara dan langkah ini akan lebih mudah untuk mendapatkan persetujuan.