AS Intensif Halangi Palestina di PBB

Kompas.com - 20/09/2011, 11:06 WIB
EditorKistyarini

NEW YORK, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan pada Senin (19/9/2011) bahwa negaranya terlibat dalam "diplomasi yang sangat intensif" untuk menghambat permintaan Palestina agar diakui sebagai negara merdeka di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Senin pagi, Presiden Otonomi Palestina Mahmoud Abbas menginformasikan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengenai keinginannya untuk menyerahkan permohonan keanggotaan PBB pada Jumat (23/9/2011).

"Kami terlibat dalam diplomasi yang sangat intensif, yang mengikutsertakan bukan hanya pihak-pihak yang terlibat, namun juga mereka yang berada di Majelis Umum PBB," kata Hillary saat ia memulai pembicaraan dengan Menlu Jepang Koichiro Gemba.

"Kami tetap yakin dan masih menekankan bahwa satu-satunya cara adalah solusi dua negara, itulah yang kami dukung dan inginkan agar terjadi melalui negosiasi," kata diplomat senior AS itu.

Dia menambahkan, "Tidak peduli apa yang terjadi atau tidak terjadi pekan ini, hal tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan seluruh pihak."

Proses untuk memperoleh status negara merdeka dimulai saat Abbas menyerahkan aplikasi kepada Sekjen PBB, yang kemudian mengkaji ulang aplikasi itu dan menyerahkan kepada Dewan Keamanan, untuk memenuhi beberapa persyaratan teknis.

Bila permintaan mereka gagal di Dewan Keamanan, di mana AS berniat menggunakan hak vetonya, Palestina dapat membawa kasus itu kepada Sidang Majelis Umum, tempat tidak ada anggota yang memiliki hak veto dan mereka telah menyebarkan dukungan bagi Palestina.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Palestina hanya dapat meningkatkan status menjadi negara pengamat non-anggota dari status sebelumnya, pengamat permanen di Sidang Majelis Umum, tetapi akan mendapat akses ke badan-badan PBB dan memiliki pengaruh lebih besar pada masa depan ketika berhadapan dengan Israel.

Ancaman veto dari AS menciptakan risiko akan mengasingkan dunia Arab, saat kawasan itu mengalami kerusuhan dan sentimen anti-Israel meningkat.

Pada September tahun lalu, pemerintah Obama memfasilitasi pembicaraan langsung antara Israel dan Palestina di Washington, yang putus di tengah jalan hanya dalam beberapa pekan setelahnya karena Israel menolak untuk memperpanjang pembekuan pembangunan perumahan di Tepi Barat.

Presiden Barack Obama dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela Sidang Majelis Umum, sedangkan Netanyahu pada Senin menyerukan diadakannya pertemuan dengan Abbas di New York untuk memulai kembali "perundingan langsung".



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X