Abbas Bikin Tegang AS

Ramallah, Sabtu - Pernyataan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Jumat (16/9), bahwa ia akan menuntut keanggotaan penuh Palestina pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di depan Majelis Umum PBB pekan depan, memancing ketegangan diplomatik dengan Israel dan Amerika Serikat.

”Kami akan ke Dewan Keamanan PBB untuk menuntut hak sah kami guna memperoleh keanggotaan penuh Palestina di organisasi tersebut,” ujar Abbas dalam pidato yang disiarkan televisi di Ramallah.

Baik Israel maupun sekutunya, AS, menentang keras inisiatif ini dengan berpendapat bahwa sebuah negara Palestina hanya bisa diwujudkan melalui negosiasi langsung.

Sementara menurut Abbas dan rakyat Palestina umumnya, hampir 20 tahun perundingan langsung yang maju-mundur menyangkut status negara Palestina selalu berakhir dengan kebuntuan. Ada banyak alasan kebuntuan, di antaranya penolakan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, serta menyangkut Jerusalem Timur, wilayah yang dicaplok Israel pada peperangan Arab-Israel tahun 1967 dan juga Jalur Gaza, serta penolakan Israel untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Babak terakhir perundingan Abbas dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah kolaps sekitar setahun lalu ketika Israel menolak moratorium Palestina menyangkut pembangunan permukiman di Tepi Barat.

Menurut Abbas, langkahnya ke PBB tidak akan ”mengakhiri okupasi” (Israel), tetapi ini akan memperkuat cengkeraman Palestina.

Washington menanggapi, pihaknya akan memveto resolusi apa pun menyangkut status negara (Palestina) di Dewan Keamanan PBB. Malah sejumlah politisi AS mengatakan, mereka akan berupaya memotong bantuan AS ke Palestina yang jumlahnya sekitar 500 juta dollar AS per tahun jika Abbas tetap ngotot maju ke Dewan Keamanan PBB dengan keinginannya itu.

Sementara pernyataan dari kantor PM Netanyahu setelah pidato Abbas di Ramallah itu mengungkapkan, warga Palestina telah secara ”sistematis” menghindari perundingan langsung dengan Israel.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Mark Toener, mengatakan, AS tetap berkeinginan agar kedua pihak, Palestina dan Israel, kembali ke meja perundingan. ”Dengan demikian, mereka bisa membahas soal status final Palestina dan mencapai kesepakatan perdamaian yang komprehensif yang menghasilkan dua negara hidup berdampingan,” katanya.

Kesibukan upaya diplomasi untuk menghambat keinginan Palestina di PBB juga terjadi di kalangan kuartet negosiator Timur Tengah, yang terdiri dari utusan Uni Eropa, AS, Rusia, dan PBB.

”Utusan keempat negosiator Timur Tengah berencana bertemu di New York, Minggu ini. Mereka berupaya menghidupkan kembali perundingan damai antara Palestina dan Israel serta menghindarkan adu kekuatan di PBB tentang status negara Palestina,” ujar seorang diplomat Uni Eropa, Sabtu kemarin.

Menurut Washington, dan juga Israel, jika nanti terjadi voting di PBB menyangkut status Palestina, hal itu akan merusak peluang untuk negosiasi damai. Mereka mengatakan, sebuah negara (Palestina) hanya bisa terwujud melalui kesepakatan dalam perundingan di antara kedua pihak.

Status ”entitas”

Uni Eropa juga akan membujuk pihak Palestina agar tetap menerima status mereka sebagai ”entitas” di PBB, seperti yang saat ini sudah ada.

Jika nanti Washington benar-benar memveto upaya Palestina, seperti perkiraan, Palestina hendaknya membawa soal status mereka ke sidang paripurna Majelis Umum PBB.

Jika diveto, Palestina tidak akan dipenuhi keinginannya sebagai anggota penuh PBB, tetapi diakui sebagai anggota bukan negara PBB.

Sebagai anggota bukan negara PBB, Palestina tetap mungkin memiliki akses ke badan-badan internasional, termasuk Pengadilan Kriminal Internasional, tempat mereka bisa menggugat Israel menyangkut okupasinya di Tepi Barat.

Sementara itu, kubu rival Mahmoud Abbas, sayap garis keras gerakan Hamas yang menguasai Jalur Gaza, menyambut dingin rencana Abbas melangkah ke PBB pada 23 September mendatang.

”Apa pun hasilnya, itu hanya kosmetik belaka, terutama jika ujung-ujungnya nanti adalah negosiasi menyangkut okupasi Israel,” kata seorang juru bicara Hamas.

Meski demikian, Selasa lalu, Liga Arab menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Abbas itu. Sejumlah menteri luar negeri Arab sudah memulai upaya tersebut sejak Juli lalu untuk mendukung upaya Abbas dengan membentuk tim, yang terdiri dari Ketua Liga Arab dan enam anggotanya, untuk terus memperjuangkan aplikasi status negara Palestina di PBB.(AFP/Reuters/sha)