Demokrat Tidak Berani

Bogor, Kompas - Meski wacana perombakan kabinet atau reshuffle terus bergulir, Partai Demokrat tidak berani ikut mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera merombak kabinet. Partai Demokrat tidak boleh mencampuri dan juga tidak dilibatkan dalam rencana itu.

Demikian kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Jero Wacik, yang juga Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/9).

Ia memandang desakan politisi di DPR agar Presiden merombak kabinet merupakan aspirasi yang pasti didengar Presiden. Namun, keputusan apa yang akan diambil, hal itu sepenuhnya terserah Presiden. ”Jadi, jangan sampai mendesak-desak. Jangan harus begini, harus begitu. Demokrat saja tidak berani, kok,” katanya.

Ia tak memungkiri, kinerja kementerian dan kasus-kasus korupsi di kementerian menjadi perhatian Presiden.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, mengaku tak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut perombakan kabinet. Ia pun menyatakan siap jika sewaktu- waktu diganti dari jabatan Menpora.

”O... siap saja (diganti), namanya hak prerogatif Presiden, tentu Presiden berhak mengevaluasi menteri-menterinya kapan saja Presiden mau merombak,” katanya.

Terkait kasus dugaan korupsi di kementeriannya, Andi menyatakan telah memberikan penjelasan kepada Presiden bahwa ia tak terlibat. Meskipun demikian, apa pun keputusan Presiden, ia akan mematuhinya.

Kemarin saat dihubungi Kompas seputar soal isu reshuffle kabinet, sosiolog yang kini menjadi Staf Ahli Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparringa mengatakan, selama hampir dua tahun ini, Presiden melihat dan merasakan sendiri beberapa kekurangan terkait dengan kinerja pemerintahan pada umumnya dan kabinet pada khususnya.

Oleh sebab itu, menyadari sifat kritis dari tiga tahun waktu pemerintahan yang tersisa, peningkatan kinerja menjadi prioritas dan momentum bagi Presiden untuk melakukan perubahan.

”Presiden Yudhoyono akan memakai semua kewenangan dan kekuasaannya untuk melakukan perubahan yang penting dan perlu agar gap (kesenjangan) di antara apa yang kami kerjakan dan persepsi publik tentang hasil pembangunan menjadi lebih kecil,” kata Daniel.

Menurut dia, semua koreksi dan arah kebijakan baru ini merupakan penegasan kembali pada prinsip ”bertindak untuk rakyat” dan bukan pencitraan. ”Ini sangat penting. Sebab, ini saatnya kami menjawab sebagian keraguan publik atas kepemimpinan Presiden Yudhoyono,” kata Daniel lagi.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kemarin meminta masyarakat bersabar dan menunggu. ”Presiden pasti akan melakukan pada waktu dan momentum yang tepat,” lanjutnya. 

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, A Malik Haramain, di Jakarta, kemarin, menyarankan, perombakan atau pergantian anggota kabinet dilakukan berdasarkan etos kerja.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan, perombakan kabinet jangan sampai dilakukan karena ditekan kelompok-kelompok kepentingan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kemarin mengatakan, ”Percayalah, Presiden membaca semua aspirasi.” (HAR/BIL/NTA/why)