Negara dan Elemen Bangsa Terjebak Liberalisasi

Jakarta, Kompas - Indonesia terjebak pada liberalisasi secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Harus ada koreksi secepatnya terutama dalam segi liberalisasi partai politik. Oleh karena itu, perlu dipikirkan akan amandemen kelima UUD 1945 agar perjalanan bangsa sesuai cita-cita kemerdekaannya.

Hal itu disampaikan beberapa pembicara dalam silaturahim purnawirawan TNI/Polri, Selasa (13/9). Hadir sebagai pembicara adalah mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Wakil Kepala Staf AD Kiki Syahnakri (kini Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Romo Benny Susetyo Pr dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, budayawan Radhar Panca Dahana, dan Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun.

Anies mengatakan, lewat liberalisasi parpol, seluruh bangsa terjebak pada demokrasi untuk elite semata. Demokrasi tidak untuk seluruh bangsa, tetapi menjadi ajang bagi elite mencari uang yang secara langsung juga merugikan partai. ”Bila alokasi anggaran rakyat beririsan dengan dana untuk partai, ini bahaya,” kata Anies.

Benny Susetyo Pr juga menyoroti politik yang hanya menjadi transaksi dan perselingkuhan politisi dan pemodal. Hasilnya adalah pemimpin yang kerdil tanpa jiwa merdeka. Akhirnya terjadi lingkaran-lingkaran yang menyempit sehingga masyarakat dan elite hanya peduli pada dirinya sendiri dan golongannya serta tidak peduli pada bangsa.

Rikard Bagun menyoroti liberalisasi ekonomi yang membuat sumber daya alam dikuasai asing. Di sisi lain, kekuatan dirgantara dan maritim Indonesia minim. Akibatnya, terjadi pembusukan dan pelapukan terhadap negara lewat korupsi.

Kiki Syahnakri menekankan, bagaimana liberalisme telah merasuk berbagai elemen berbangsa, termasuk dalam sistem kenegaraan. Padahal, berdasarkan sejarah, walau mengambil ide-ide universal, para bapak bangsa mengombinasikannya dengan kearifan lokal. Namun, reformasi telah memasukkan sistem liberal sehingga seakan semuanya diserahkan kepada pasar.

Kiki pun mengusulkan amandemen UUD 1945 dikaji ulang. Ia mengatakan, bukan berarti amandemen saat ini ditolak, tetapi perlu dipilah lagi mana yang sesuai roh mukadimah UUD 1945 dan mana yang tidak.

Hal serupa juga disampaikan Try Sutrisno. Ia mendukung perlunya amandemen UUD 1945 dengan catatan, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. (EDN)

Lewat liberalisasi parpol, seluruh bangsa terjebak pada demokrasi untuk elite semata.