RI Dukung Transisi Demokrasi Libya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan dukungan terhadap upaya Dewan Transisi Nasional Libya (NTC) dalam menjalankan transisi demokrasi damai menyusul tergulingnya Muammar Khadafi.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan, proses demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah Libya.

"Sikap dukungan terhadap proses transisi demokrasi damai yang diupayakan Dewan Transisi Nasional ini konsisten dengan posisi Indonesia yang selama ini Indonesia sampaikan," kata Marty seperti yang termuat dalam siaran pers kepada wartawan, Sabtu (3/9/2011) malam.

"Proses transisi itu tentunya perlu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat Libya secara keseluruhan," ujar Marty.

Hal itu diungkapkan Marty menyusul komitmen yang disampaikan pimpinan NTC Mustafa Abdel Jalil pada pertemuan di Paris, 1 September. Jalil berjanji, Dewan Transisi Nasional akan menyampaikan usulan konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilihan umum Libya dalam 18 bulan ke depan.

Selain itu, dia menyampaikan komitmen NTC untuk menjunjung tinggi prinsip rekonsiliasi nasional dan penghormatan terhadap penegakkan hukum di Libya.

Terhadap perkembangan situasi politik di Libya, Pemerintah Indonesia juga meminta masyarakat internasional khususnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya perlindungan masyarakat sipil dan proses politik Libya.

Seperti yang diberitakan Kantor Berita AP dan AFP (3/9/2011) Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon yang tiba di Australia setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi soal masa depan Libya di Paris mengaku tengah berupaya mengirimkan misi kemanusiaan PBB ke Libya segera mungkin. "Kami bekerja memastikan PBB bisa merespon dengan cepat permintaan pemerintah Libya saat ini," katanya.

Pemerintah Libya, katanya meminta bantuan PBB untuk merestorasi negeri kaya minyak itu pascatergulingnya Khadafy. Sementara di Libya, para pemimpin baru negeri itu tengah memulai proses pemulihan aturan di Ibukota Tripoli.

Meskipun demikian, sebagian wilayah Libya sebetulnya masih dalam kendali loyalis Khadafy. Di Tripoli kini banyak pemuda bersenjata anggota oposisi yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Libya. Seorang perwira militer NTC, Jenderal Omar Hariri mengatakan, para anggota pasukan anti-Khadafy ini didorong untuk pulang kampung dan mendaftakan diri sebagai angkatan bersenjata.

Jika tidak, Hariri meminta mereka kembali ke profesi awal sebelum revolusi. Hingga kini, keberadaan Khadafy belum diketahui. Namun beberapa kali Khadafy menyampaikan niatnya untuk bertempur hingga titik darah penghabisan.