Serang Armada Bantuan, Israel Berlebihan

NEW YORK, KOMPAS.com — Israel menggunakan kekuatan mematikan yang "berlebihan" terhadap armada bantuan (flotilla) ke Gaza yang dipimpin Turki. Demikian hasil penyelidikan tim investigasi PBB.

Hasil penyelidikan yang dipublikasikan oleh harian New York Times, Kamis (1/9/2011), menyebutkan banyak hal yang bisa dilakukan pihak Israel untuk memperingatkan para anggota flotilla. Namun, laporan itu menyebut bahwa pihak flotilla juga ceroboh, sementara blokade laut terhadap Gaza adalah legal.

Delapan warga negara Turki dan seorang warga Amerika tewas dalam insiden serangan pasukan komando Israel terhadap armada bantuan pada 31 Mei 2010 itu, saat Israel menyerbu enam kapal flotilla pimpinan kapal Turki Mavi Marmara dengan speed boat dan helikopter di perairan internasional.

"Keputusan Israel—untuk menduduki kapal-kapal itu dengan kekuatan yang besar pada jarak yang cukup jauh dari zona blokade dan tidak adanya peringatan awal bahwa mereka akan mendarat di kapal—dinilai berlebihan dan tidak beralasan," ungkap tim invesitgasi yang dipimpin mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Geoffrey Palmer.

Pada laporan setebal 105 halaman itu disebutkan bahwa pasukan Israel bertindak kasar terhadap penumpang flotilla setelah penyerbuan itu. Disebutkan pula bahwa bukti forensik menunjukkan bahwa "sebagian besar jenazah korban ditembak beberapa kali, termasuk di punggung, dan dari jarak dekat".

Namun, flotilla disebut "bertindak ceroboh dengan mencoba menerobos blokade laut" yang dibuat Israel di sekeliling wilayah Palestina yang dikuasai Hamas.

Terkait hasil temuan itu, pihak tim investigasi meminta Israel untuk membuat "pernyataan penyesalan yang pantas" atas serangan itu serta membayar kompensasi kepada keluarga korban tewas dan terluka.

Israel dan Turki juga diminta memulihkan hubungan diplomatik "memperbaiki hubungan kedua negara demi kepentingan stabilitas Timur Tengah".

Sebelumnya, Israel menolak tuntutan permintaan maaf dari Turki, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk membayar kompensasi.

Belum ada komentar, baik dari Pemerintah Turki maupun Israel, terkait laporan ini. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa dokumen hasil penyelidikan itu akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon paling cepat hari ini, Jumat (2/9/2011).