Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NATO Paksakan Kehendak

Kompas.com - 27/08/2011, 04:04 WIB

LONDON, Jumat - Pemerintah Libya di bawah Moammar Khadafy sebenarnya telah mencoba melobi AS agar Pakta Pertahanan Atlantik Utara jangan membombardir Libya. Namun, NATO dan Amerika Serikat selalu menutup pintu negosiasi.

Upaya China, Rusia, dan Uni Afrika (UA) agar konflik di Libya diselesaikan lewat perundingan internal, antara oposisi dan kubu Khadafy, pun tidak pernah berterima bagi NATO dan AS.

Harian Inggris, The Guardian, edisi Jumat (26/8), London, juga mengutip sebuah dokumen rahasia. Isinya, antara lain, soal keyakinan Tripoli bahwa kekuatan NATO akan melakukan serangan besar-besaran pada akhir September dan Oktober, bukan pada bulan Ramadhan, Agustus.

Sejak NATO memiliki otoritas untuk mengawasi dan menyerang angkasa Libya mulai 31 Maret, sudah ada 20.000 pengintaian, termasuk 7.635 serangan NATO di Libya. Sebanyak 16 kapal di bawah NATO juga sudah mengawasi Laut Tengah untuk mengawasi embargo ke Libya.

Paham akan bahaya itu, atas perintah Khadafy, Pemerintah Libya menuliskan surat kepada Presiden AS Barack Obama dan dengan sopan memanggil Obama sebagai ”Mr President”. Libya saat itu mengeluh soal pembekuan aset Libya oleh AS.

Dokumen itu juga menyebutkan anggota Kongres AS, Dennis Kucinich (Demokrat), penentang aksi militer NATO ke Libya, dicoba digunakan Libya untuk melobi pemerintahan AS. Kucinich membantah, tetapi dia mengatakan memang berencana bernegosiasi dengan Pemerintah Libya dan Khadafy.

AS berperan besar

Kucinich membatalkan semua itu karena serangan bertubi-tubi sudah dilakukan NATO ke Libya dan menjadikan negara tersebut tidak aman untuk dikunjungi.

Kantor berita Agence France- Presse (AFP) juga menuliskan, AS berperan besar di balik penjungkalan Khadafy walau di permukaan dibuat tidak transparan. Kesan di permukaan, yang berperan di Libya adalah Dewan Transisi Nasional (NTC).

Namun, intelijen AS sejak awal sudah melakukan perang penting. Tujuannya adalah mengincar Khadafy agar dia bisa dilacak terus dan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap penegakan pemerintahan baru di bawah NTC.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com