Libya Pasca-Khadafy

Oleh Zuhairi Misrawi

Dunia menyaksikan, masuknya pasukan oposisi ke Tripoli menandakan berakhirnya rezim Khadafy. Tripoli bukan hanya menjadi jantung kota Libya, melainkan juga simbol kekuasaan Khadafy yang sudah berlangsung 40 tahun lebih.

Selama lebih kurang enam bulan, Dewan Transisi Nasional (NTC) yang bermarkas di Benghazi berhasil melumpuhkan kekuatan militer Khadafy dari satu kota ke kota lainnya hingga akhirnya menguasai Tripoli (19/8). Serentak, seluruh warga Libya merayakan pencapaian pasukan oposisi dengan gegap gempita. Mereka menganggapnya sebagai ”hari raya” yang dapat disejajarkan dengan peristiwa penaklukan oleh Muhammad SAW di Mekkah, yang dikenal dengan Fath Makkah. Bulan Ramadhan tak jadi penghalang bagi oposisi untuk menuntaskan misi revolusi melawan rezim tiran, Khadafy. Sebaliknya, Ramadhan dijadikan momentum dan spirit untuk meraih kemenangan. Tuhan pun memenuhi harapan mereka.

Dalam kancah internasional, masuknya pasukan oposisi ke Tripoli membuka jalan bagi munculnya pengakuan sejumlah negara terhadap legalitas NTC. Setelah Perancis, Inggris, Turki, Kuwait, dan Mesir, sejumlah negara lainnya mengakui NTC sebagai otoritas tertinggi di negara kaya minyak tersebut. Secara politik, pengakuan dari sejumlah negara membuktikan rezim Khadafy telah berakhir.

Adapun secara ekonomi, pengakuan tersebut amat bermakna karena NTC mendapatkan mandat untuk menerima sejumlah dana atas nama Khadafy dan keluarganya yang dibekukan oleh sejumlah negara Barat menyusul dikeluarkannya Resolusi PBB 1970. Konon, jumlah dana tersebut mencapai Rp 1.000 triliun.

Optimis

Maka dari itu, optimisme kalangan oposisi begitu besar tentang masa depan Libya pasca-Khadafy. Jika dibandingkan dengan Tunisia dan Mesir, Libya jauh lebih beruntung karena punya sumber daya alam melimpah, terutama minyak. Setelah enam bulan eksplorasi terhenti, mereka akan segera mengoperasikan kembali minyak setelah jatuhnya rezim Khadafy.

Di samping itu, jumlah penduduk Libya tak terlalu besar sehingga mereka dengan mudah dapat membangun konsensus dalam rangka pembangunan negeri mereka. Apalagi mereka tidak mempunyai problem ekonomi serius, sebagaimana dihadapi Tunisia dan Mesir. Libya mempunyai kesempatan menjadi negara kaya minyak pertama yang mampu menerapkan demokrasi. Jika eksperimentasi Libya berhasil, ini dapat menginspirasi negara-negara Teluk kaya minyak lainnya yang hingga detik ini menolak demokrasi.

Namun, di balik optimisme, masih terdapat sejumlah persoalan serius yang harus diselesaikan dalam waktu dekat dalam rangka memuluskan misi revolusi. Pertama, jaminan keamanan bagi seluruh rakyat Libya. Langkah ini harus dijadikan prioritas oleh NTC dalam rangka memulihkan kembali kondisi yang tak menentu akibat kontak senjata antara pasukan Khadafy dan pasukan oposisi.

Jaminan keamanan akan menumbuhkan optimisme bagi mereka yang selama ini mengungsi di Italia, Mesir, Tunisia, dan Aljazair untuk secepatnya kembali ke tanah air mereka. Masalahnya, selama revolusi berlangsung, pasukan oposisi memegang persenjataan. Sementara itu, NTC tak punya data konkret tentang pihak-pihak yang selama ini memegang senjata.

Oleh karena itu, NTC mengimbau kepada mereka yang memegang senjata agar menyerahkan ke pihak NTC untuk dijadikan sebagai bahan inventaris negara.

Pada tahap selanjutnya, NTC akan membentuk militer baru yang bertanggung jawab penuh atas keamanan di Libya. Kekuatan militer menjadi penting untuk mengantisipasi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, ancaman bisa saja datang dari para loyalis Khadafy yang masih tak menerima kejatuhan rezim Khadafy dan kalangan ekstremis yang ingin memanfaatkan instabilitas politik. Adapun ancaman dari luar bisa datang dari negara-negara Afrika yang selama ini punya hubungan dekat dengan Khadafy.

Kedua, rekonsiliasi nasional. Meskipun sebagian besar rakyat Libya menghendaki revolusi, tidak bisa dimungkiri masih terdapat pihak-pihak yang mempunyai loyalitas kuat terhadap Khadafy, khususnya dari suku Qadhdhafa dan penduduk kota Sirte, tempat kelahiran Khadafy. Mereka harus dilibatkan dalam pembangunan kembali Libya pasca-Khadafy sehingga mereka tidak merasa dirugikan atau teralienasi dari panggung politik yang dinikmati dalam empat dekade terakhir.

Ketiga, pemerintahan demokratis. Dalam banyak kesempatan, spirit yang diusung NTC dalam membangun Libya adalah pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang mencerminkan dan merepresentasikan kedaulatan rakyat serta terbentuknya tiga pilar empat demokrasi: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media.

Bagi Libya, membangun pemerintahan demokratis merupakan masalah yang pelik karena mereka tidak mempunyai pengalaman dalam berdemokrasi. Selama Khadafy memimpin, hampir tidak ada organisasi masyarakat yang terbentuk, media oposisi diberangus, dan kebebasan berpendapat dibungkam. NTC dan rakyat Libya memerlukan waktu untuk memulai zaman baru dalam demokrasi.

Pemahaman tentang demokrasi yang harus ditanamkan kepada rakyat Libya, yaitu demokrasi substansial, bukan sekadar demokrasi prosedural. Problem serius di dunia Islam dalam berdemokrasi karena mereka hanya memandang dan memahami demokrasi secara prosedural. Paham kebangsaan dan kewarganegaraan jadi prasyarat mutlak dalam demokrasi.

Membangun demokrasi

NTC menyatakan, pihaknya akan segera melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka membangun demokrasi, di antaranya kongres nasional dalam rangka membentuk pemerintahan transisi yang akan merumuskan konstitusi sebagai fondasi demokrasi. Mereka sudah memastikan akan melibatkan suku Qadhdhafa (suku Khadafy). Setelah itu, NTC akan melakukan referendum terhadap konstitusi dan membentuk komisi pemilu dalam rangka pelaksanaan pemilu parlemen dan presiden. Waktu untuk merampungkan konfigurasi demokrasi sekitar 20 bulan setelah deklarasi pembebasan Libya.

Terakhir, masalah yang harus diatasi berkaitan kekhawatiran intervensi negara-negara Eropa dan AS dalam kepemilikan minyak. Tak dimungkiri, keberhasilan oposisi dalam melengserkan Khadafy karena didukung sepenuhnya oleh NATO setelah mendapatkan mandat dari PBB. Pihak yang punya kepentingan di Libya adalah Perancis, Italia, Inggris, dan AS.

Oleh karena itu, agar tak menimbulkan gejolak politik diperlukan aliansi yang diperluas dengan melibatkan negara-negara Arab, seperti Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Mesir, dan Turki. Saat ini, Libya mempunyai momentum menjadi negara yang kuat di dalam dan membangun aliansi yang terbuka dengan negara-negara lain. Kuncinya, NTC harus menjadikan kedaulatan rakyat sebagai pijakannya.

Zuhairi Misrawi Analis Politik dan Pemikiran Timteng