Presiden: Tingkatkan Profesionalisme TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Tentara Nasional Indonesia meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya. Pemerintah ingin pembangunan TNI tak hanya untuk mengembangkan TNI yang terlatih, tetapi juga memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam penugasan.

Dengan kemampuan keuangan negara yang makin meningkat, kata Presiden, pemerintah juga terus memodernisasi kekuatan dan alat utama sistem persenjataan.

"Kita memperkokoh tradisi di lingkungan TNI, yang memastikan bahwa seluruh jajaran TNI konsisten dalam mengikuti kebijakan politik negara, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta patuh pada hukum nasional dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.

Presiden mengatakan, penugasan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, khususnya dalam tanggap darurat penanggulangan bencana, penugasan di wilayah perbatasan demi terpeliharanya keutuhan NKRI, dan pembebasan kapal niaga beserta 20 awaknya yang disandera oleh perompak Somalia yang berakhir sukses, menjadi contoh nyata bagi keandalan dan pengabdian tanpa putus dari seluruh prajurit TNI.

Semua ini menunjukkan konsistensi TNI atas komitmennya terhadap keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Sementara itu, di bidang politik, Kepala Negara mengatakan pemerintah berhasil melaksanakan proses konsolidasi demokrasi yang diakui oleh komunitas internasional, sebagai proses konsolidasi terbaik di Asia dan Afrika.

Demokrasi

Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi politik, sekaligus kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Dalam hal partisipasi publik, Presiden berharap, keluasan partisipasi juga disertai dengan pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan serta menjunjung tinggi moral dan etika politik yang luhur.

Presiden juga berharap, lembaga-lembaga demokrasi  Indonesia dapat meningkatkan kewibawaannya sehingga dapat meraih kepercayan publik. Empat pilar utama demokrasi di negeri ini, yaitu lembaga Judisial, Legislatif, Eksekutif dan Media, tidak hanya harus otonom dan mandiri, namun juga makin transparan dan akuntabel di depan publik.

"Selain itu, semua lembaga demokrasi, tanpa kecuali, tidak hanya harus memperhatikan proses, namun juga semestinya berorientasi pada kualitas; tidak hanya memperhatikan prosedur namun juga manfaat," kata Presiden.