Netanyahu di Bawah Tekanan Massa

Tel Aviv, Selasa - Di bawah tekanan rakyat yang marah dengan kenaikan biaya hidup, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku siap mengubah kebijakan ekonomi yang diambilnya. Harian Haaretz, Selasa (9/8), memberitakan, di luar kebiasaan Netanyahu cukup terbuka dengan tuntutan reformasi ekonomi yang diteriakkan sekitar seperempat juta rakyat Israel lewat unjuk rasa besar-besaran, akhir pekan lalu.

Hari Senin, Netanyahu bertemu dengan Manuel Trajtenberg, ekonom terkemuka yang ditunjuknya sebagai ketua komite ahli untuk reformasi ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Trajtenberg memperingatkan Netanyahu tidak bisa lagi mempertahankan kebijakan ekonominya. ”Saya sadar pandangan ekonomi saya harus berubah,” ujar Netanyahu.

Netanyahu adalah penganut kebijakan ekonomi neoliberal, yang menyukai privatisasi dan pajak yang rendah bagi kelompok yang berkecukupan. Sukses Israel mencapai pertumbuhan ekonomi 4,8 persen dan menjaga tingkat pengangguran 5,7 persen saat negara-negara di Eropa mengalami krisis dianggap sebagai keberhasilan pendekatan ekonomi ala Netanyahu.

Pengalihan isu

Namun, Trajtenberg, yang bertugas meneliti tuntutan pengunjuk rasa dan merekomendasikan reformasi ekonomi, meminta Netanyahu mempertimbangkan kembali kebijakannya. Dia juga menegaskan tidak akan membiarkan komisi yang dipimpinnya digunakan pemerintah untuk sekadar mengalihkan isu dari masalah yang menjadi tuntutan rakyat.

Harian Haaretz juga memberitakan, Netanyahu menjanjikan pemerintah akan menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan reformasi yang direkomendasi komite tersebut. Namun, keduanya juga sepakat pemerintah tidak akan menambah pengeluaran negara.

Kesepakatan terakhir itu tampaknya membuat pemerintah akan sulit memenuhi permintaan pengunjuk rasa. Tuntutan itu terdiri atas enam poin yang diberitakan media Israel kemarin.

Enam tuntutan itu adalah mengurangi kesenjangan sosial; mengubah prinsip dasar sistem ekonomi; biaya hidup yang murah, tersedianya lapangan pekerjaan, dan harga bahan pokok yang terkontrol; pengembangan wilayah pedesaan; prioritas bagi warga kelas bawah; dan penyelesaian krisis perumahan.

(AFP/was)