Israel Diguncang Demo

Kompas.com - 08/08/2011, 02:46 WIB
Editor

Tel Aviv, Minggu - Selama bertahun-tahun, agenda politik dalam negeri Israel didominasi oleh isu keamanan. Fokus itu akhirnya berubah, Minggu (7/8), ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinetnya berjuang mengatasi tekanan penduduk Israel yang menuntut turunnya harga kebutuhan hidup dan perumahan murah.

Sehari sebelumnya, Israel diguncang unjuk rasa besar-besaran yang diikuti lebih dari seperempat juta orang di Tel Aviv, Jerusalem, dan kota-kota lainnya. Demonstrasi itu tercatat sebagai unjuk rasa terbesar terkait ekonomi sepanjang sejarah negeri itu.

Dalam waktu kurang dari sebulan, protes ini berubah dari unjuk rasa mahasiswa di dalam tenda menjadi gerakan massal yang berhasil memobilisasi kelompok kelas menengah di seluruh negeri.

Berbicara lewat radio sebelum rapat kabinet mingguan, Netanyahu mengakui adanya rasa frustrasi dari hampir 300.000 orang yang menuntut perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

”Kami tak dapat mengabaikan besarnya protes sosial ini. Kami tahu harus membuat perubahan dan kami akan melakukannya. Kami ingin membuat dialog yang permanen dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk mencari solusi meski kami tahu tidak bisa memuaskan semua orang,” ujarnya.

Netanyahu kemudian membentuk sebuah komite ahli yang akan menyusun reformasi sosial ekonomi. Komite ini dipimpin oleh ekonom terkemuka lulusan Harvard yang juga Ketua Dewan Nasional untuk Pendidikan Tinggi, Michael Trachtenberg.

Komite ini bertugas mencari terobosan untuk menekan biaya kebutuhan hidup. Mereka akan berkonsultasi dengan pengusaha dan Serikat Buruh Histadrut yang punya pengaruh kuat.

”Rekomendasi tim ini akan disampaikan kepada Komite Ekonomi dan Hubungan Sosial pada September, lalu ke seluruh pemerintahan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Gilad Erdan.

Kartel bisnis

Israel mencatat pertumbuhan ekonomi 4,8 persen tahun ini saat sebagian besar negara Eropa mengalami stagnasi ekonomi. Tingkat pengangguran juga relatif rendah, yaitu 5,7 persen. Namun, kartel bisnis dan senjangnya upah tenaga kerja membuat sebagian besar masyarakat tidak menikmati kesejahteraan.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.