Pemutihan, 200 Ribu TKI Dipulangkan Malaysia

Kompas.com - 05/08/2011, 11:38 WIB
EditorHeru Margianto

DONGGALA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyebutkan, program pemutihan 1,2 juta TKI di Malaysia akan memulangkan sekitar 200 orang TKI karena tergolong tidak memiliki pengguna (majikan).

"Mereka umumnya TKI yang menjadi pedagang informal yang punya warung dan mempekerjakan orang Indonesia juga dan para pendatang asing tanpa izin," kata Jumhur di Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (5/8/2011).

Jumhur ke Donggala dalam rangkaian hari ketiga Safari Ramadhan IV BNP2TKI ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan 3-13 Agustus 2011.

Ia menyampaikan, Malaysia sejak 1 Agustus lalu memutihkan atau meredokumentasi sekitar dua juta tenaga kerja asing di negeri itu. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 1,2 juta TKI.

Program pemutihan itu ditangani tiga instansi berwenang yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia (Tenaga Kerja), Imigrasi, dan melibatkan ratusan agen penyalur TKI di Malaysia.

Para TKI yang diputihkan terdiri atas mereka yang sudah berada dan bekerja di Malaysia terhitung sejak tiga tahun lalu atau lebih.

"Pemutihan akan dilakukan kepada TKI berdokumen tidak lengkap serta tidak berdokumen sama sekali alias berstatus ilegal," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan kondisi itu pula TKI yang akan diputihkan dapat dikelompokkan sebagai "overstayers" atau pelanggar batas izin tinggal.

Tahapan

Mengenai tahapan pemutihan, kata Jumhur, diawali pendaftaran langsung para TKI melalui tiga instansi berwenang tersebut atau difasilitasi perusahaan penyalur TKI setempat yang ditunjuk pemerintah Malaysia.

Tahap berikutnya, pemerintah Malaysia memverifikasi jumlah TKI dalam tiga kategori, yakni TKI memiliki dokumen paspor tapi tidak memiliki permit (izin) kerja namun tetap diterima bekerja oleh majikan (pengguna).

Setelah itu, TKI dalam kategori berdokumen paspor tapi telah melebihi batas waktunya dan menjadikannya "overstayers". Atas dasar ini perusahaan penyalur TKI akan mencarikan majikan baru di Malaysia.

Terakhir, verifikasi TKI yang tidak memiliki dokumen paspor serta pendukung kelengkapan lainnya. Mereka bekerja secara ilegal dan tidak bermajikan karena umumnya berangkat tanpa prosedur resmi.

"Kategori pertama dan kedua merupakan kelompok TKI yang tidak berdokumen lengkap sedangkan kategori ketiga adalah TKI yang tidak berdokumen sama sekali," ujar Jumhur.

Seusai tahapan verifikasi, pemerintah Malaysia mengumumkan adanya pemutihan atau berupa pengampuan kepada semua jenis TKI yang diproses pemutihannya. Kemudian, tahapan proses berpindah ke KBRI dan Konsulat Jenderal RI.

Bagi TKI yang tidak berdokumen lengkap maka KBRI/KJRI akan mengeluarkan paspor sekaligus mengesahkan kontrak kerja baru TKI dengan majikan yang telah disiapkan perusahaan penyalur TKI.

Adapun untuk TKI tidak berdokumen sama sekali akan diproses kepulangannya ke Indonesia dengan dibekali Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dari KBR/KJRI.

Menurut data KBRI, dari 1,2 juta WNI/TKI yang diproses pemutihannya, sebanyak 60 persen ditangani langsung pembuatan dokumen "barunya" oleh KBRI Kuala Lumpur, 40 persen di luar itu oleh Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru dan KJRI Penang dengan masing-masing melayani 20 persen.

Mengingat jumlahnya yang sangat besar itu, Jumhur mengharapkan KBRI/KJRI dapat mengantisipasi proses tindak lanjut pemutihan TKI dengan tenaga yang memadai di samping kebutuhan fasilitas proses pendokumenan TKI.

"Termasuk menghindari kemungkinan terjadinya suasana ’tidak tertib’ saat pelaksanaan," katanya.

Sebab, kata dia, dapat dibayangkan pada September akan membuat jajaran KBRI Kuala Lumpur beserta KJRI Johor Bahru dan Penang dalam kesibukan sangat tinggi.

Jumhur menyebutkan saat ini ada 2,5 juta TKI di Malaysia terdiri atas mereka berdokumen atau mencatatkan diri pada pemerintah dan TKI yang tidak berdokumen.

 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.