China Tuduh Komitmen Filipina Lemah

BEIJING, SELASA - Surat kabar resmi Partai Komunis di China, People’s Daily edisi Selasa (2/8), menuduh Filipina tidak punya cukup komitmen untuk mencari penyelesaian sengketa di kawasan Laut China Selatan. Tuduhan itu menggambarkan kemarahan China melihat berlanjutnya aktivitas pembangunan konstruksi di salah satu pulau sengketa oleh militer Filipina.

Dalam editorialnya, surat kabar itu menulis, Filipina harus siap dengan konsekuensi perbuatannya jika terus mengabaikan keberatan China. Filipina juga diingatkan kalau mereka telah melanggar semangat kesepakatan terkait upaya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.

Dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN-China bulan lalu di Bali, kedua pihak akhirnya menyepakati garis panduan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) setelah sebelumnya mengalami kebuntuan sekitar enam tahun.

Empat dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina, ditambah dengan Taiwan, bersengketa dengan China di perairan Laut China Selatan.

Situasi semakin panas ketika Amerika Serikat juga beberapa kali menegaskan keinginannya untuk ikut terlibat dalam persoalan sengketa itu.

Batas maritim

Sementara itu, perundingan informal untuk menegaskan batas maritim Indonesia dan Filipina dimulai lagi Agustus ini.

”Perundingan untuk mendefinisikan batas maritim Indonesia-Filipina belum menghasilkan kesepakatan karena Filipina menunda sampai memiliki peraturan perundang-undangan terkait batas wilayahnya. Tahun 2009, peraturan itu ditetapkan dan Agustus ini kami mulai lagi perundingan secara informal,” tutur Duta Besar Indonesia untuk Filipina Y Kristiarto S Legowo.

Kristiarto menyampaikan itu dalam pertemuan dengan sembilan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman yang dilaporkan wartawan Kompas, Nina Susilo, dari Manila, Selasa.

Dialog informal itu, menurut Kristiarto, adalah kelanjutan dari komitmen kedua negara mempercepat perundingan. Tanpa penegasan batas maritim kedua negara, kawasan perbatasan rawan kejahatan transnasional. Salah satunya adalah pencurian ikan di wilayah lain (illegal fishing).

Wakil Ketua DPD Laode Ida mengaku prihatin laut Indonesia masih dieksploitasi pihak asing. Namun, kawasan tengah dan timur Indonesia memang masih terabaikan. Pemerintah Indonesia perlu lebih serius menangani masalah perbatasan. (AP/DWA)