Dilanda Kelaparan PBB Cabut Sanksi Libya

WASHINGTON, KOMPAS.com - Dewan Keamanan PBB siap untuk melepaskan aset-aset Libya yang dibekukan di bawah sanksi PBB untuk memberi bantuan kemanusiaan bagi penduduknya, yang menghadapi kekurangan pangan, demikian dikatakan para diplomat, Sabtu (30/7/2011).

Pemerintah Moammar Khadafy dan pihak pemberontak oposisi meminta agar PBB diberi akses ke aset guna membeli obat-obatan dan pasokan penting lain yang sangat dibutuhkan.

Duta Besar Portugal untuk PBB Jose Filipe Moraes Cabral, yang memimpin Komite Sanksi Dewan Keamanan Libya mengatakan kepada wartawan, kedua pihak harus membuat permintaan formal kepada komite, tetapi menambahkan bahwa tampaknya ada konsensus mengenai komite mendukung pemblokiran dana.

Cabral mengatakan, ia telah meminta utusan khusus PBB di Libya Abdul Ilah al-Khatib untuk memberitahu pihak oposisi pemerintah, bahwa sanksi-sanksi komite siap untuk bertindak dalam beberapa hari jika telah menerima permintaan yang kuat.

"Sistem akan dibentuk dalam rangka mendistribusikan pasokan tanpa diskriminasi apapun dan melalui proses yang benar-benar transparan," katanya.

Dia juga bersikeras itu tidak akan seperti program pangan di Irak berupa penjualan minyak bernilai 64 miliar dolar, dibayangi oleh tuduhan korupsi.

Cabral mengatakan lembaga PBB atau organisasi internasional lainnya harus menangani barang-barang yang dikirim ke Libya.

Pada 26 Februari, Dewan Keamanan memerintahkan semua negara untuk membekukan aset dan larangan bepergian bagi Khadafy dan rekan dekatnya. Dewan Keamanan juga memerintahkan embargo senjata.

Daftar sanksi diperluas pada Maret ketika individu-individu ditambahkan lagi ke dalam daftar, bersama dengan bank-bank Libya dan Perusahaan Minyak Nasional Libya.

Kelompok-kelompok bantuan di Libya telah melaporkan kekurangan kebutuhan dasar, seperti vaksin dan obat penghilang rasa sakit.

Mereka mengatakan, stok di pihak Khadafy yang mengontrol barat dan timur yang dikuasai pemberontak, telah cepat habis dalam lima bulan perang.

Meskipun beberapa barang kebutuhan penting dapat diimpor di bawah sanksi rezim pada saat ini, mereka tidak dapat membayar karena aset Libya di luar negeri dibekukan dan bank-bank asing menolak untuk melakukan bisnis dengan rezim Libya.