Menakertrans: Moratorium TKI ke Arab Saudi Tetap 1 Agustus

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memastikan, kebijakan penghentian sementara atau moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi tetap akan berlangsung pada 1 Agustus 2011.

Pasalnya, nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi diperkirakan baru bisa terlaksana pada akhir tahun nanti. "Tanggal 1 Agustus, kami secara resmi melarang semua calon pekerja di bidang rumah tangga (domestic worker) untuk kerja di Arab Saudi," katanya, Jumat (29/7/2011).

Muhaimin melanjutkan, oleh karena itu, para calon pekerja yang berencana pergi ke Arab Saudi harus segera membatalkan dan mengambil jalur lain. Berdasarkan data Badan Nasional Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Indonesia mengirim sekitar 400.000 TKI pekerja rumah tangga ke seluruh negara. Dari total TKI pekerja rumah tangga (TKI PRT) tersebut, sekitar 15.000 hingga 20.000 orang di antaranya dikirim ke Arab Saudi setiap bulannya.

Untuk menampung para calon TKI tersebut, pemerintah meminta perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR). Contohnya, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang makanan dan minuman dapat memberdayakan calon TKI di bidang produksi makanan atau kewirausahaan melalui dana CSR. Begitu pula dengan perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan, mereka dapat memberdayakan para TKI untuk membuat kerajinan.

"Saya sudah kirim surat ke Kementerian BUMN agar mengalokasikan CSR-nya ke kantong-kantong TKI, yang khususnya ke Arab Saudi. InsyaAllah cukuplah kalau BUMN bergerak ke sana semua, memberi alternatif pekerjaan selama moratorium ke Arab Saudi diberlakukan," terangnya.

Sebelumnya pun, pemerintah mengatakan akan menambah dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) sebesar Rp 1,4 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke 38 kabupaten/kota yang menjadi kantong pengiriman TKI ke Arab Saudi. Basis rekrutmen TKI ke Arab Saudi tersebut, terutama berasal dari Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dia memaparkan, alokasi anggaran kementerian dan penambahan dana PNPM tersebut diyakini akan mampu menyerap 3,9 juta tenaga kerja. Rinciannya, penyerapan 2,5 juta tenaga kerja dari program anggaran Rp 15,4 triliun, dan 1,96 juta tenaga kerja dari PNPM Mandiri.

Muhaimin menegaskan, ada tiga program pemerintah yang tengah disiapkan untuk mengatasi imbas dari moratorium tersebut. PNPM Mandiri digelontorkan untuk daerah-daerah yang warganya biasa diberangkatkan ke Arab Saudi. Yang kedua, program padat karya produktif. Ketiga, teknologi tepat guna. (Irma Yani/Kontan)