Pemberontak Libya Tempatkan Dubes di London

PARIS, KOMPAS.com — Gerakan pemberontak Libya menempatkan duta besar di Paris dan London, Kamis (28/7/2011) waktu setempat, untuk meresmikan hubungan dengan sekutu utama mereka itu dalam perang menggulingkan pemerintah Moammar Khadafy dari kekuasaan di Tripoli.

Wakil Dewan Transisi Nasional (NTC) di Paris, Mansur Saif Al-Nasr (63), mengatakan kepada AFP bahwa ia telah menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Kementerian Luar Negeri Perancis dan menunggu kunci kedutaan itu, yang dikosongkan oleh orang-orang Khadafy pada Mei.

Nasr mengatakan, ia adalah mantan anggota liga hak asasi manusia Libya dan gerakan oposisi di pengasingan. Ia meninggakan Libya pada 1969 dan tinggal di luar negeri, termasuk 20 tahun di AS.

Koordinator NTC di Inggris, Guma Al-Gamaty, mengatakan, kelompok pemberontak Libya itu juga telah menunjuk Mahmud Nacua, seorang penulis dan intelektual berusia 74 tahun, sebagai duta besar mereka untuk London.

Inggris telah mengusir semua staf Khadafy dari kedutaan mereka di London dan mengikuti Perancis mengakui NTC sebagai satu-satunya otoritas kekuasaan di Libya.

Pengakuan resmi Inggris itu disampaikan pada hari Rabu oleh Menteri Luar Negeri William Hague, yang meminta NTC mengambil alih kedutaan Libya dan menunjuk seorang utusan resmi.

Inggris juga akan membebaskan aset minyak Libya senilai 149 juta dollar AS yang dibekukan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB agar pemberontak NTC bisa memanfaatkannya.

Deputi Menteri Luar Negeri Libya Khaled Kaaim mengatakan, langkah Inggris itu "tidak bertanggung jawab, ilegal, serta melanggar hukum Inggris dan internasional". Ia juga mengatakan, Libya akan menuntut mereka ke pengadilan.

Sejumlah negara yang telah mengakui NTC sebagai perwakilan sah rakyat Libya adalah Turki, Uni Emirat Arab (UAE), Australia, Inggris, Perancis, Jerman, Gambia, Italia, Jordania, Malta, Qatar, Senegal, Spanyol, dan AS.

Dewan yang mengatur permasalahan kawasan timur yang dikuasai pemberontak itu melobi secara keras terhadap pengakuan diplomatik dan perolehan dana untuk mempertahankan perjuangan berbulan-bulan dengan tujuan mendongkel pemimpin Libya Moammar Khadafy.

Negara-negara besar yang dipelopori AS, Perancis, dan Inggris membantu mengucilkan Khadafy serta memutuskan pendanaan dan pasokan senjata bagi pemerintahnya, sambil mendukung dewan pemberontak dengan tawaran-tawaran bantuan.        

Libya kini digempur pasukan internasional sesuai dengan mandat PBB yang disahkan pada 17 Maret. Sebanyak 21 kapal NATO berpatroli aktif di Laut Tengah sebagai bagian dari penegakan embargo senjata terhadap Libya.