Puluhan Ribu Tewas

Nairobi, Rabu - PBB menyatakan telah terjadi kelaparan di dua daerah di Somalia selatan, dan puluhan ribu warga telah tewas akibat kelaparan itu. Dalam dua bulan dari sekarang, wabah kelaparan yang mematikan akan meluas kalau para donor tidak turun tangan untuk membantu.

Mark Bowden, Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB untuk Somalia, mengatakan, daerah Bakool dan Lower Shabelle terkena wabah kelaparan terburuk dalam 20 tahun dan bisa menyebar ke delapan kawasan lain.

PBB memerlukan 300 juta dollar AS. Wabah seburuk ini terjadi tahun 1992 ketika ratusan ribu orang Somalia tewas akibat kelaparan, yang mendorong intervensi pasukan penjaga perdamaian internasional. Namun, pasukan itu akhirnya ditarik setelah dua helikopter Black Hawk AS ditembak jatuh tahun 1993.

Al Shabaab melarang

Di seluruh Afrika Timur, lebih dari 10 juta orang memerlukan bantuan. ”Keadaan menyedihkan ini memerlukan tindakan darurat,” kata Bowden.

Definisi wabah kelaparan adalah julukan ketika dua orang dewasa atau empat anak-anak dari setiap 10.000 orang tewas setiap hari karena kelaparan dan sepertiga anak-anak mengalami kurang gizi akut. Di beberapa area Somalia, enam orang tewas setiap hari dan lebih dari setengah anak-anak mengalami kurang gizi akut.

Penyebabnya, harga bahan-bahan pokok telah meningkat 270 persen dalam satu tahun terakhir, diperburuk konflik berkepanjangan di negara yang seperti tak bertuan itu.

”Kalau kita tidak bertindak sekarang, kelaparan akan menyebar, termasuk akibat panen yang buruk dan penyakit menular. Kami masih belum mempunyai semua sumber daya untuk pangan, air bersih, tempat bernaung, dan layanan kesehatan untuk menyelamatkan jiwa ratusan ribu orang Somalia,” ujarnya.

Daerah selatan dikuasai pemberontak Al Shabaab, afiliasi Al Qaeda, yang berjuang menggulingkan pemerintah. Kelompok itu mengontrol beberapa bagian ibu kota Mogadishu dan Somalia tengah. Pada akhir Juli, para pemberontak mencabut distribusi bantuan pangan dengan alasan telah menciptakan ketergantungan.

PBB telah mengatakan tidak mampu bekerja di kawasan sejak awal 2010 karena larangan itu dan kini turut menjadi penyebab munculnya krisis tersebut.

(AP/Reuters/AFP/DI)