Mesir Pecat 505 Jenderal Polisi

KAIRO, KOMPAS.com — Mesir memecat ratusan perwira tinggi polisi. Pemecatan itu merupakan upaya pembersihan terkait kekerasan terhadap demonstran pada Januari lalu yang menyebabkan kejatuhan dramatis presiden negara itu, Hosni Mubarak.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Alla Mahmoud, sebagaimana dikutip CNN, Kamis (14/7/2011), mengatakan, 505 jenderal dan 82 brigadir polisi dipecat pada Rabu dengan 27 dari mereka yang dituduh membunuh para demonstran. Lebih dari 840 orang tewas dalam kerusuhan yang berujung dengan kejatuhan Mubarak itu, dan dikenal sebagai revolusi 25 Januari.

Reformasi terhadap polisi dan penghukuman terhadap mereka yang mencederai demonstran merupakan tuntutan utama para demonstran yang berkemah di Tahrir Square, Kairo. Alun-alun di tengah kota Kairo itu menjadi pusat pemberontakan terhadap kekuasaan Hosni Mubarak dan pemerintahannya.

Senin lalu, Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf menyerukan agar pengadilan terhadap mantan pejabat yang dituduh membunuh demonstran dilakukan secara terbuka untuk umum. Seruan itu muncul dua hari setelah dia berpidato yang menegaskan adanya rencana pemecatan terhadap semua pejabat yang dituduh telah membunuh para demonstran selama pemberontakan yang menggulingkan Mubarak. Perkembangan tersebut terjadi di tengah kemarahan warga terhadap lambatnya reformasi sejak Mubarak terjungkal 11 Februari.

Sebuah kelompok yang disebut Koalisi 25 Januari, yang merujuk pada hari dimulainya protes anti-pemerintah itu, mengatakan, anggotanya akan tetap berada di Tahrir Square sampai tuntutan mereka terpenuhi. Para pengunjuk rasa berkemah di tempat itu selama berminggu-minggu. Banyak dari mereka yang membawa televisi, laptop, buku-buku, kantong tidur, dan pakaian. Itu untuk menunjukkan mereka berencana untuk tinggal dalam jangka panjang. Lalu lintas di sekitar alun-alun tersebut telah diblokir.

Tuntutan koalisi itu termasuk reformasi ekonomi, pengunduran diri segera menteri dalam negeri, pengadilan cepat para mantan perwira bermasalah, dan pengakhiran pengadilan militer.

Pemerintah yang dipimpin militer yang mengambil alih kekuasaan ketika Mubarak mengundurkan diri sudah mengadili sejumlah mantan pejabat yang dituduh telah memerintahkan pasukan keamanan untuk menembaki para pengunjuk rasa. Mubarak sendiri dijadwalkan menghadapi Pengadilan Pidana di Kairo pada 3 Agustus atas tuduhan korupsi dan laporan yang terkait dengan kematian para pengunjuk rasa.