Solusi Politik Buntu

Kairo, Kompas - Ribuan warga Mesir di Alun-alun Tahrir, Kairo, serta di Suez, Alexandria, Ismailia, dan Mansura tak gentar menghadapi ancaman Dewan Agung Militer untuk menggunakan kekerasan. Hingga Rabu (13/7), mereka terus berunjuk rasa karena tuntutan belum terpenuhi.

Tuntutan pengunjuk rasa adalah mengadili secara terbuka semua loyalis Mubarak, dan memecat loyalis Mubarak yang masih berada di pemerintahan.

Deputi Menteri Pertahanan Mesir, yang juga anggota Dewan Agung Militer, Mayjen Mousen al Fangari, Selasa, menegaskan, semua opsi terbuka menghadapi pengunjuk rasa yang melanggar hukum dan melumpuhkan aktivitas lembaga negara.

”Militer tak akan menanggalkan perannya mengurus negara, dan akan melaksanakan kewajiban menggelar pemilu parlemen, menyiapkan konstitusi baru, menggelar pemilu presiden, dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah terpilih dari hasil pemilu,” kata Al Fangari.

Ia berjanji menyiapkan piagam berisi prinsip pengaturan pemerintahan dan pedoman pemilihan anggota komite perancang konstitusi baru serta deklarasi konstitusional setelah tercapai kesepakatan dengan semua kekuatan politik.

Segera setelah pernyataan Al Fangari, sekitar 3.000 demonstran bergerak dari Alun-alun Tahrir menuju kantor perdana menteri di Jalan Qasr el-Nil yang berjarak sekitar 300 meter. Mereka berteriak menuntut PM Essam Sharaf agar segera melaksanakan tuntutan mereka. Mereka juga menuntut Ketua Dewan Agung Militer Jenderal Mohamed Hussein Tantawi mundur.

Para pengunjuk rasa kemudian memblokade semua pintu masuk Alun-alun Tahrir sehingga pusat kota Kairo macet total.

Aksi ini ditanggapi majelis pengadilan tinggi, yang mengeluarkan rekomendasi agar pengadilan kasus korupsi dan pembunuhan pengunjuk rasa digelar secara terbuka dan dihadiri publik. PM Essam Sharaf juga menerima pengunduran diri Wakil Perdana Menteri Yahya Jamal.

Adapun para pejabat di era mantan Presiden Hosni Mubarak mulai dijatuhi hukuman. Pengadilan Kairo menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap mantan Menteri Keuangan Yousey Butros Ghali, yang kini melarikan diri ke Inggris, dan satu tahun terhadap mantan PM Ahmed Nadzif. Mantan Manteri Dalam Negeri divonis 5 tahun penjara.

November

Sumber di militer Mesir mengatakan, pemilu parlemen yang sedianya diselenggarakan September kemungkinan ditunda November. Hal ini sesuai permintaan sejumlah partai agar pemilu ditunda. Hanya Ikhwanul Muslimin yang paling siap menghadapi pemilu. Partai politik lain meminta pemilu ditunda untuk menarik partisipasi rakyat lebih banyak. (MTH/reuters/was)