Dunia Akui Sudan Selatan

Sudan Selatan, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dan penganut kepercayaan tradisional Afrika, mendeklarasikan kemerdekaan mereka seiring referendum pada Januari 2011. Saat itu, 99 persen penduduk ingin memisahkan diri dari Sudan, yang mayoritas beragama Islam dan lebih dekat ke dunia Arab.

Dua negara itu sebelumnya menjalani perang selama lima dekade, yang baru berakhir setelah penandatanganan perjanjian damai tahun 2005.

Masa depan

Setelah perayaan kemerdekaan berakhir, penduduk Juba bergotong royong membersihkan sampah sisa perayaan. Mereka kemudian berkumpul untuk berdoa bagi masa depan negeri itu. Gereja-gereja di Juba dipenuhi warga untuk bersyukur atas kemerdekaan.

”Ini hari yang unik, saya tak yakin hari ini akan datang tanpa utara dan selatan kembali berperang. Hari ini kami berdoa untuk persatuan, untuk akhir dari kesukuan dan pemerintah yang korupsi,” ujar Gabriel Kiir, yang berteduh di bawah pohon di luar gereja yang penuh sesak.

Di Alun-alun Kebebasan, lokasi upacara sehari sebelumnya, sukarelawan mengumpulkan sampah. ”Ini pekerjaan besar, tetapi kami ingin membuat ibu kota kami terlihat indah,” ujar John Goi Deng, koordinator pemuda, mengomentari ribuan bendera kertas dan botol plastik yang bertebaran di lapangan.

”Ini awal dari negeri yang baru. Pertama, Anda harus membersihkan, baru setelah itu Anda mulai membangun,” kata Deng.

Tantangan berat harus dihadapi salah satu negara termiskin di dunia itu setelah perang berkepanjangan. ”Perayaan kemerdekaan diwarnai kesulitan yang dihadapi di utara dan selatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan PBB, Sudan berada di urutan ke-154 dari 169 negara. Sudan Selatan malah akan mulai membangun dari peringkat lebih rendah,” ujar Zach Vertin, analis Sudan dari International Crisis Group yang bermarkas di Brussels, Belgia.

Selain infrastruktur yang hancur, kondisi Sudan Selatan juga diperparah kekerasan berdarah di perbatasan. Tahun ini, konflik itu menyebabkan 1.800 orang tewas. Korupsi di pemerintahan dan pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi masalah utama. (afp/ap/reuters/was)