Takut Didemo, Raja Ajukan Reformasi
Kairo, Kompas
Namun, kubu Pemuda 20 Februari menilai isi proposal itu belum cukup. Dijadwalkan proposal reformasi itu akan ditawarkan kepada rakyat melalui referendum pada 1 Juli mendatang.
Raja Muhammad VI, Jumat, berpidato dan disiarkan lewat radio dan stasiun televisi pemerintah. Dia menyampaikan proposal reformasi, antara lain berisikan amandemen konstitusi.
Proposal reformasi itu dia sebut sebagai pintu menuju penerapan sistem monarki konstitusional di Maroko.
Di antara isi reformasi itu adalah pemberian otoritas yang lebih luas kepada perdana menteri (PM) yang akan ditunjuk oleh raja, yakni dari tokoh partai pemenang pemilu.
PM juga diberi otoritas mengusulkan dan memecat anggota kabinet setelah melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara. PM bisa pula membubarkan parlemen setelah berkonsultasi dengan raja. PM diberi wewenang untuk mengangkat pejabat tinggi di jajaran departemen.
PM juga punya hak untuk mengusulkan nama pejabat gubernur dan duta besar. Namun, raja tetap memegang otoritas menentukan gubernur dan duta besar.
Proposal reformasi itu mengukuhkan independensi lembaga yudikatif dan parlemen, yang berperan sebagai sumber perundang-undangan. Parlemen juga diberi wewenang mengesahkan atau menolak program pemerintah.
Dalam proposal reformasi itu ditegaskan pelarangan pendirian partai politik berdasarkan unsur agama, etnik, atau suku. Anggota partai juga dilarang pindah ke partai lain dalam satu periode jabatan parlemen.
Akan tetapi, ditegaskan pula, raja tetap sebagai kepala negara yang memiliki otoritas luas di bidang keamanan dan agama. Raja disebut amirul al-mukminin atau sebagai pemimpin agama. Selain itu, raja tetap memegang otoritas untuk menunjuk pejabat militer sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Proposal reformasi dengan mengamandemen konstitusi secara mendasar itu merupakan yang pertama kalinya sejak Raja Muhammad VI naik takhta tahun 1999. Dia dulu menggantikan ayahnya, Raja Hassan II, yang meninggal pada tahun yang sama.
Keputusan untuk melakukan reformasi itu merupakan jawaban terhadap tekanan gelombang revolusi di lingkungan dunia Arab sejak Desember tahun lalu, yang dimulai dari Tunisia dan kemudian menjalar ke Mesir.
Raja dan pemerintahan di sejumlah negara Arab dan Afrika utara kerap rakus dengan kekuasaan dan sulit mundur. Hal ini memicu aksi protes, yang telah menimpa sejumlah negara.
Pada Maret lalu, Raja Muhammad VI berjanji akan melakukan reformasi mendasar setelah berbagai kota di Maroko dilanda aksi unjuk rasa. Pengunjuk rasa menuntut reformasi dengan aksi-aksi protes yang dimulai sejak 20 Februari lalu. Penggalang aksi unjuk rasa itu kemudian dikenal dengan sebutan Pemuda 20 Februari.
PM Maroko, yang juga Ketua Partai Kemerdekaan, Abbas al-Fassi mengatakan, partai yang dia pimpin memutuskan mendukung proposal reformasi itu. Menurut Al-Fassi, proposal reformasi itu berisikan sebuah rencana soal perubahan besar menuju negara yang demokratis dan mendukung independensi lembaga yudikatif.
Dia menambahkan, proposal itu juga memberikan ruang kebebasan terhadap kehidupan publik.
Menteri Negara, yang juga Ketua Partai Uni Sosialis dan Kekuatan Rakyat (USFP), Mohamed al-Yazghi menyatakan hal serupa. Menurut dia, amandemen konstitusi itu akan menjadikan Maroko sebagai negara demokratis dan menjamin terbitnya konstitusi baru.
Pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan, Abdelillah Benkirane, mengatakan, isi pidato Raja Muhammad VI secara umum positif. Konstitusi baru tersebut akan memenuhi aspirasi rakyat soal perluasan otoritas perdana menteri, parlemen, dan independensi lembaga yudikatif.
Namun, salah seorang aktivis dari Pemuda 20 Februari, Naguib Shauqi, menegaskan, proposal reformasi itu belum memenuhi tuntutan rakyat. Menurut dia, Pemuda 20 Februari akan meminta penerapan sistem monarki parlementer seperti yang diterapkan di Inggris.
Now Trending
