Takut Didemo, Raja Ajukan Reformasi

Kairo, Kompas - Proposal reformasi di Maroko ditawarkan Raja Muhammad VI, Jumat (17/6) malam. Namun, tawaran itu masih memicu pro dan kontra. Partai-partai politik hari Minggu menyambut positif proposal reformasi itu.

Namun, kubu Pemuda 20 Februari menilai isi proposal itu belum cukup. Dijadwalkan proposal reformasi itu akan ditawarkan kepada rakyat melalui referendum pada 1 Juli mendatang.

Raja Muhammad VI, Jumat, berpidato dan disiarkan lewat radio dan stasiun televisi pemerintah. Dia menyampaikan proposal reformasi, antara lain berisikan amandemen konstitusi.

Proposal reformasi itu dia sebut sebagai pintu menuju penerapan sistem monarki konstitusional di Maroko.

Di antara isi reformasi itu adalah pemberian otoritas yang lebih luas kepada perdana menteri (PM) yang akan ditunjuk oleh raja, yakni dari tokoh partai pemenang pemilu.

PM juga diberi otoritas mengusulkan dan memecat anggota kabinet setelah melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara. PM bisa pula membubarkan parlemen setelah berkonsultasi dengan raja. PM diberi wewenang untuk mengangkat pejabat tinggi di jajaran departemen.

PM juga punya hak untuk mengusulkan nama pejabat gubernur dan duta besar. Namun, raja tetap memegang otoritas menentukan gubernur dan duta besar.

Proposal reformasi itu mengukuhkan independensi lembaga yudikatif dan parlemen, yang berperan sebagai sumber perundang-undangan. Parlemen juga diberi wewenang mengesahkan atau menolak program pemerintah.

Dalam proposal reformasi itu ditegaskan pelarangan pendirian partai politik berdasarkan unsur agama, etnik, atau suku. Anggota partai juga dilarang pindah ke partai lain dalam satu periode jabatan parlemen.

Akan tetapi, ditegaskan pula, raja tetap sebagai kepala negara yang memiliki otoritas luas di bidang keamanan dan agama. Raja disebut amirul al-mukminin atau sebagai pemimpin agama. Selain itu, raja tetap memegang otoritas untuk menunjuk pejabat militer sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.